TY  - GEN
ID  - eprints12536
UR  - http://digilib.unila.ac.id/12536/
A1  - 0714081014, Nanda Dwika
Y1  - 2012/02/03/
N2  - Abstrak

Pengelolaan kawasan hutan tidak selamanya berjalan lancar, banyak terdapat
konflik antara masyarakat dan pihak pengelola yang berwenang menjaga kawasan
hutan. Salah satunya adalah di kawasan Tahura Wan Abdurrahman. Konflik yang
terjadi adalah konflik status kelola masyarakat yang tinggal di kawasan Tahura
dengan pemerintah sebagai pihak pengelola. Ketidakkonsistenan pemerintah
dalam menentukan kebijakan di kawasan ini, merupakan salah satu penyebab
konflik status hak kelola masyarakat di Tahura WAR. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi status hak kelola di Tahura WAR, mengidentifikasi
konflik yang terjadi dan untuk mengetahui keinginan masyarakat dalam
penyelesaian konflik status hak kelola di Tahura WAR.
Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Februari 2012 di Taman Hutan Raya
Wan Abdul Rahman tepatnya di wilayah kelola Sistem Hutan Kerakyatan (SHK)
Lestari desa Hurun kecamatan Padang Cermin dengan luas garapan 233 Ha di dan
di wilayah kelola Gabungan Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (GKPPH)
di desa Sumber Agung kecamatan Kemiling dengan luas garapan 492,75 Ha.
Metode pengumpulan data menggunakan metode Triangulasi, Focus Group
Discussion dan kuesioner. Dari hasil penelitian dapat diketahui, konflik yang
terjadi di Tahura WAR, baik di wilayah SHK Lestari maupun Sumber Agung
meliputi ketidaktenangan masyarakat karena adanya pengusiran-pengusiran paksa
di masa lalu, adanya tumpang tindih hak atas tanah karena masyarakat memiliki
sertifikat tanah di kawasan Tahura dan konflik tata batas antara lahan masyarakat
sekitar hutan dengan Tahura WAR karena adanya kesalahan dalam penentuan tata
batas yang dilakukan oleh pihak pemerintah.
Kata Kunci : Taman Hutan Raya, Konflik, Status Hak Kelola







Abstract

Forest management doesn?t always work well. There are so many conflicts
between community and the officer who has the responsibility to preserve the
forest. One example of the conflict is ?Tahura Wan Abdul Rachman?. The
conflict that happen in this area is status of the community management right who
live in Tahura area with the goverment as the forest organizer. Government
inconsistency in determine the policy which is occur in the ?Tahura Wan
Abdurrahman? causes the conflict of status of the community management right
in Tahura WAR. This research aims are to identify the conflict that happens and
to find out the community desire in finishing the conflict of governance status in
Tahura WAR area.
This research has been done on February 2012 at ?Taman Hutan Raya Wan Abdul
Rachman? specifically in SHK Lestari Hurun village Padang Cermin subdistrict
with the area wide about 233 Ha and GKPPH in Sumber Agung village Kemiling
subdistrict with the area wide 492,75 Ha. The methods used in this research are
Triangulasi method, Focus Group Discussion and questionnaire. As the result we
can find out about the conflict which is occurred there not only in the SHK Lestari
but also Sumber Agung, include the uncomfortable feeling of community because
of the community because there was forced expulsions in the past, there was
overlapped of land rights because the community have the certificate of land in
Tahura area and the conflict about the boundary between community around the
?Tahura WAR? and Tahura WAR itself because of the mistake in determine the
boundary by the Government.
Key Words : Taman Hutan Raya , Conflict , Status of Community management
right
TI  - STATUS HAK KELOLA
TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN
LAMPUNG
AV  - restricted
ER  -