The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN MENGGUNAKAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI
Perjudian melalui sarana teknologi informasi adalah suatu bentuk patologi sosial. Perjudian melalui sarana teknologi informasi menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial, dengan demikian perjudian melalui sarana teknologi informasi dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Oleh karena itu perjudian melalui sarana teknologi informasi harus ditanggulangi dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah kebijakan hukum pidana di Indonesia yang ada saat ini telah memadai dalam rangka menanggulangi perjudian melalui sarana teknologi informasi dan mengapa kebijakan hukum pidana saat ini belum mampu memberantas perjudian menggunakan sarana teknologi informasi. Serta bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang untuk menanggulangi tindak pidana perjudian menggunakan sarana teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengaturan tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam hukum Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perubahan oleh Undangundang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sedangkan perjudian menggunakan sarana teknologi informasi diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun kebijakan formulasi peraturan perundangan-undangan mempunyai beberapa kelemahan. Pada tahap aplikatif hakim tidak bebas untuk menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana perjudian menggunakan sarana teknologi informasi. Hal ini disebabkan sistem minimum umum dan sistem maksimum umum yang dianut oleh KUHP, sehingga apapun jenis sanksi pidana yang tertuang dalam undang-undang harus diterapkan oleh hakim. Kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana perjudian menggunakan sarana teknologi informasi di masa yang akan datang tetap harus dilakukan dengan sarana penal. Kebijakan formulasi hukum pidana harus lebih optimal dan mampu untuk menjangkau perkembangan tindak pidana perjudian dengan menggunakan teknologi canggih. Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Perjudian, Teknologi Informasi
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN MENGGUNAKAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI (File PDF)
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN MENGGUNAKAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI (Other)
HTML Summary of #1254 PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN MENGGUNAKAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI
Hukum Pidana
Teknologi (General)
Sumber informasi elektronik