The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERSPEKTIF PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN
Ketentuan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan menyatakan: “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara”. Penerapan undang-undang ini menimbulkan konsekuensi bahwa semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang kehutanan dirampas untuk negara. Padahal dalam kenyataan tidak semua alat-alat terutama alat angkut berupa kendaraan truck yang mengangkut hasil tindak pidana di bidang kehutanan adalah milik para pelaku kejahatan atau milik yang berhubungan atau mempunyai sebab akibat dengan kejahatan (causal verband), misalnya kendaraan truck yang digunakan dalam tindak pidana di bidang kehutanan disewa dari pemilik yang tidak tahu menahu kendaraannya akan digunakan untuk tindak pidana atau kendaraan truck yang dibeli dari leasing dimana kepemilikan kendaraan truck tersebut adalah milik perusahaan pembiayaan, sehingga dengan dirampasnya untuk negara kendaraan truck tersebut akan merugikan pemilik sebenarnya. Masalah dalam penelitian adalah: (1) Bagaimana konstruksi putusan pengadilan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan? (2) Bagaimana perspektif putusan pengadilan terhadap barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan? Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan. Analsis data dilakukan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan yang mengembalikan barang bukti yang digunakan melakukan tindak pidana di bidang kehutanan dengan alasan iktikad baik adalah tidak berdasar konstruksi hukum yang logis. Terhadap perkara dimana barang bukti dapat dikembalikan kepada yang berhak/pemiliknya berdasarkan konstruksi hukum bahwa pemilik tidak terbukti melakukan permufakatan jahat/terlibat atau hubungan kausalitas (causal verband) dalam tindak pidana. Perspektif putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara tindak pidana di bidang kehutanan adalah dengan menggunakan konstruksi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan KUHAP memberikan perlindungan terhadap pemilik barang bukti dalam perkara pidana sepanjang peraturan perundang-undangan tidak menentukan lain. Oleh karena UU Kehutanan menentukan bahwa barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan dapat dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan, maka seyogianya hakim merampas barang bukti untuk negara apabila pelaku adalah juga pemilik barang bukti, tetapi apabila barang bukti adalah milik orang lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana (tidak ada permufakatan jahat antara pelaku dengan pemilik barang bukti) atau hubungan kausalitas (causal verband) maka barang bukti dapat dikembalikan pada yang berhak/pemilik barang bukti.
PERSPEKTIF PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (File PDF)
PERSPEKTIF PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (Other)
HTML Summary of #1257 PERSPEKTIF PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP BARANG BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN
Hukum Pidana
Kehutanan