The repository administrator has not yet configured an RDF license.
HAK KONSTITUSIONAL PEMILIH DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN WAY KANAN (Studi Pemilukada Tahun 2010)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak-hak konstitusional pemilh dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Way Kanan Tahun 2010 dan untuk mengetahui serta menganalisis upaya apa saja yang dilakukan KPU Kabupaten Way Kanan dalam melakukan jaminan hak-hak pemilih. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris yaitu penelitian yang menganalisis aturan hukum dan praktik dalam pemilukda Kabupaten Way Kanan Tahun 2010. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pemilukada Way Kanan tahun 2010 diikuti oleh 5 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dalam pelaksanaan pemilukada Way Kanan Tahun 2010 upaya yang dilakukan KPUD Way Kanan dalam memaksimalkan pemenuhan hak konstitusi pemilih antar lain : melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan memilih calon anggota PPK yang berpengalaman, berintegritas dan indefenden. Dalam rangka menjaga soliditas KPUD Way Kanan melakukan acara keakraban dengan outbond selama 2 (dua) hari. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pendataan pemilih dimulai 6 bulan sebelum pemilihan dilaksankan agar semua masyarakat yang telah berhak memilih dapat masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pelaksanaan kampanye agar pemilih lebih mengenal dan mengetahui visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak konstitusional pemilih dalam pemilukada 2010 yaitu data Daftar Penduduk Potensi Peemilih (DP4) yang diserahkan Pemerintah Daerah tidak akurat, letak geografis dan minimnya infrastruktur juga mempengaruhi pendataan dan mempengaruhi kelancaraan distribusi logistik pemilukada. Penduduk yang tinggal mengelompok dalam jumlah kecil dan banyaknya masyarakat yangg berdomisili di hutan kawasan yg dilarang untuk didirikan TPS di dalam nya serta kurangnya antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Kata kunci : Hak Konstitusional, Pemilih, Pemilukada
HAK KONSTITUSIONAL PEMILIH DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN WAY KANAN (Studi Pemilukada Tahun 2010) (File PDF)
HAK KONSTITUSIONAL PEMILIH DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN WAY KANAN (Studi Pemilukada Tahun 2010) (Other)
HTML Summary of #1267 HAK KONSTITUSIONAL PEMILIH DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN WAY KANAN (Studi Pemilukada Tahun 2010)
JF Political institutions (General)
Hukum Pidana