The repository administrator has not yet configured an RDF license.
KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan, dan juga untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan dan pelaksanaan Putusan DKPP. Dalam membahas penelitian ini penulis mengunakan teori dan konsep tentang; Pemisahan Kekuasaan, lembaga negara, dan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengolah data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan berupa dokumen resmi, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikategorikan sebagai lembaga negara pembantu atau lembaga negara penunjang yang bersifat independent. Hubungan antara DKPP dengan KPU dan Bawaslu, secara struktural adalah sederajat saling terkait dan masing-masing bersifat independen (check and balances) dalam penyelenggaraan Pemilu, namun secara fungsional peran DKPP sebagai lembaga kode etik Pemilu bersifat penunjang dalam penyelenggaraan Pemilu. DKPP sebagai sebuah lembaga atau komisi etik seharusnya tidak membuat sebuah Putusan, melainkan Rekomendasi. Putusan DKPP tidak dapat bersifat final, karena memerlukan persetujuan administrasi lebih lanjut dari KPU dan Bawaslu. Sifat Putusan yang final dan mengikat telah membuat DKPP menjadi lembaga yang Superior dan menghilangkan prinsip check and balances diantara lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Kata Kunci : Lembaga Negara Pembantu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Sifat Putusan DKPP
KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (File PDF)
KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Archive)
KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Other)
HTML Summary of #1269 KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Hukum Pidana