The repository administrator has not yet configured an RDF license.
POLA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Melalui Perspektif Good Corporate Governance)
ABSTRAK INDONESIA Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan kemitraan dengan PT Mitra Bina Persada dengan tujuan untuk meningkatkan perbaikan infrastruktur perparkiran serta Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2012, karena sejauh ini pencapaian tersebut belum tercapai, sehingga retribusi daerah dari sektor perparkiran mengalami ketidakcapaian target. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance dipandang sebagai salah satu basis dari keberhasilan otonomi daerah. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pola kemitraan antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari kelima prinsip good corporate governance pada pola kemitraan antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT Mitra Bina Persada, pada prinsip keadilan belum terdapat kesetaraan kedudukan antara Para Pihak dalam kemitraan ini, begitupun dalam hal kesetaraan pembagian beban biaya serta hasil pendapatan dan pemenuhan hak-hak stakeholder. Pada prinsip transparasi kebijakan-kebijakan telah disepakati bersama dan tertuang dalam MoA perjanjian kerjasama. Namun dalam hal komunikasi kebijakan, PT Mitra Bina Persada hanya dapat berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan kebijakan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung hanya sebatas kepada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Informasi-informasi belum bersifat terbuka dan jelas kepada Para Pihak walaupun sepenuhnya sudah ada pelaporan pengelolaan secara rutin setiap enam bulan sekali. Pada prinsip akuntabilitas dalam menetapkan tugas dan fungsi telah jelas, dimana Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai pengawas dan PT Mitra Bina Persada sebagai pengelola. Namun belum ada penetapan check and balance system dalam kemitraan ini. Sedangkan pembagian operasional dan pengelolaan aset telah diatur sepenuhnya dalam MoA perjanjian kerjasama dan evaluasi yang dilakukan setiap sebulan sekali. Pada prinsip pertanggungjawaban belum ada jaminan dan pelaksanaan tanggungjawab sosial, kedua Pihak saling melempar tanggungjawab terhadap tanggungjawab sosial yang menjadi kewajibannya sehingga tanggungjawab Para Pihak dapat dikatakan belum berjalan selaras dengan tujuan kemitraan. Dalam penyelesaian selisih terbilang belum berjalan dengan baik sehingga terjadinya pemutusan hubungan kemitraan antar Para Pihak, begitu pula dalam hal memegang prinsip kehati-hatian dan kepatuhan kepada peraturan, masih terdapat pelanggaran dalam pengelolaan perparkiran. Pada prinsip keadilan masih terdapat dominasi kekuasaan atas satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga belum terdapat independensi dalam pengambilan keputusan oleh swasta. Dalam hal ini, dalam mengambil keputusan swasta masih di intervensi oleh Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung. Selama kerja sama berlangsung, swasta belum berpegang pada prinsip kepatuhan perjanjian kerjasama. Kata kunci: Pola kemitraan, Pemerintah Kota Bandar Lampung, PT Mitra Bina Persada, good corporate governance ABSTRAK INGGRIS
POLA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Melalui Perspektif Good Corporate Governance) (File PDF)
POLA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Melalui Perspektif Good Corporate Governance) (Other)
HTML Summary of #12845 POLA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH KOTA DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Melalui Perspektif Good Corporate Governance)
JC Political theory