TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints12969
UR  - http://digilib.unila.ac.id/12969/
A1  - Zidni Ilma Soraya, 0816021059
Y1  - 2015/07/14/
N2  - 
ABSTRAK



Masalah Pedagang Kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di
Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa
ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan PKL kerap dianggap
ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang
sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota.
Oleh karena itu PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan
pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi. Yang menjadi permasalahan
adalah bagaimana persepsi PKL di Pasar Kopindo atas kebijakan relokasi PKL di
Pasar Kopindo ke Pasar Tradisonal Modern Tejoagung
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan
metode yang di gunakan adalah kuantitatif. Sumber dan jenis data adalah data
primer yang diperoleh dari studi lapangan, data ini di peroleh melalui kuesioner
terhadap pedagang Pasar Tradisional Modern Tejoagung sedangkan data sekunder
diperoleh dari data dari Dinas Perdagangan dan Pasar dan penelitian sejenis yang
telah dilakukan sebelumnya.
Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa persepsi PKL terhadap kebijakan
relokasi adalah netral. Tetapi PKL merasa bahwa Pemerintah Kota Metro tidak
melakukan pendekatan dan sosialisasi dengan tepat. PKL menganggap bahwa
kebijakan yang dilakukan kurang memperhatikan kepentingan PKL sebagai
kelompok minoritas. Lokasi pembangunan Pasar tempat relokasi yang dianggap
kurang strategis dan sepi pelanggan bagi PKL yang sudah terbiasa berjualan di
Pasar Kopindo. Kualitas bangunan pasar yang masih mengalami kebocoran dan
juga aliran listrik sering rusak ketika hujan disertai angin. Masih ada PKL yang
kembali berjualan di Pasar Kopindo sehingga bisa saja memicu PKL lain yang
merasa dirugikan untuk kembali berjualan di Pasar Kopindo dengan membuka
lapak seperti sebelumnya.
Kata kunci: Persepsi, PKL, dan Kebijakan Relokasi





ABSTRACT

Problems Street Vendors (PKL) is not finished in every area in Indonesia. This
problem arises every year and just kept going without a proper solution in
implementation. The existence of PKL are often considered to be illegal because of
they occupying public space and not in accordance with the vision of the city that
most of them emphasizes the aspect of cleanliness, beauty and neatness of the city.
Therefore, vendors are often the main target of the city government's policies, such as
eviction and relocation. The problem is how the perception of Kopindo Market?s
PKL toward the relocation policy to Traditional Modern Tejoagung Market.
This research used descriptive character with quantitative methods. This research
using primary data obtained by field study through a questionnaire on traditional
market traders Modern Tejoagung while secondary data obtained by Department of
Trade and Market data and similar studies that have been done before.
Based on the research, concluded that the perception of street vendors to the
relocation policy is neutral. But vendors feel that the Government of Metro City does
not approach and socialization properly. PKL considers that the policy did not
accommodate PKL?s importance as a minority group. The spot considered less
strategic and customers compared to Kopindo market. The building is poor, when
rain comes, traders not only facing water spill but also power cut. Yet, there are a few
street vendors at Kopindo market. It could be a trigger for other street vendors back to
Kopindo market in order to prevent further loss.
Keywords: Perception, Street Vendors, and Relocation Policy
PB  - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TI  - PERSEPSI PKL DI PASAR KOPINDO ATAS KEBIJAKAN RELOKASI
PKL DI PASAR KOPINDO KE PASAR
TRADISONAL MODERN TEJOAGUNG KOTA METRO
AV  - restricted
ER  -