%0 Journal Article
%A 0926021008, JAZULIWIJAYA
%D 2012
%F eprints:13191
%J Digital Library
%T ANALISIS   KEBIJAKAN    PARKIR   KOTA  BANDAR  LAMPUNG Oleh  JAZULIWIJAYA
%U http://digilib.unila.ac.id/13191/
%X       ABSTRAK        ANALISIS   KEBIJAKAN    PARKIR   KOTA  BANDAR  LAMPUNG Oleh  JAZULIWIJAYA        Berdasarkan    target   penenmaan    dan  hasil  penerimaan    retribusi   parkir   o leh  Dinas Pendapatan   Pengelolaan   Keuangan   dan  Aset  (DPPKA)   Kota  Bandar  Lampung   dari tahun  2002  sampai  dengan  2011,  penerimaan   retribusi   parkir  cenderung   menurun, atau  penerimaan   tidak  pernah   mengalami   over  taget,  sedangkan  jumlah   kendaraan semakin  meningkat  tiap tahun.        Retribusi merupakan  pendapatan  Negara dan merupakan pungutan  yang dilakukan pemerintah,   dalam  hal  ini  Pemerintah   Daerah,   yang  sangat  memperhatikan    sekali kebijakan  dan pelaksanaan   Pengelolaan   Perparkiran   guna  terus  meningkatakan   PAD dari sektor retribusi  parkir.    Tujuan   dari  penelitian   ini  untuk   mengetahui    sejauh   mana  pelaksanaan    kebijakan perparkiran   yang  dilakukan   o leh unit  organisasi   pemerintah   yaitu  UPT  Perparkiran Dinas   Perhubungan    Kota   Bandar   Lampung.   Penelitian    ini  merupakan    Penelitian deskriftif   kualitatif   yang  bersifat  eksploratif   yang  menggambarkan    keadaan   dengan proses  pengamatan   serta mengumpulkan   data berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan dari prilaku  yang  diamati,   menganalisa   temuan   data  di  lapangan.   Tehnik  pengumpulan data yang dipakai  dalam penelitian  ini melalui  wawancara,   observasi,  dokumentasi.   Dari Penelitian   ini di temukan  beberapa  kinerja  UPT  perparkiran   yang belum  efektif dan   maksimal    dalam    mengelola    perparkiran     Kota    Bandar    Lampung.     Proses komunikasi,  ketersedian   sumber  daya pendukung   (SDM,  Peralatan  kerja),  kesedianan para  pelaksana   tugas  untuk  bekerja   secara  cakap  dan  penuh  tanggung  jawab,   serta organisasi    yang   menjadi    penyelenggara     Proses    Perparkiran    (UPT   perparkiran) belumlah  sepenuhnya  dijalankan  dengan  baik dan sungguh-sungguh.        Kata Kunci  :   komunikasi,  pelaksana  tugas,  struktur  birokrasi,  sumber  daya manusia