The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Reformasi Bidang Peningkatan Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
Birokrasi yang berkembang di era otonomi daerah pada umumnya cenderung menampakkan birokrasi pemerintahan yang kaku dan menempatkan aparatur sebagai pihak yang dilayani dan masyarakat sebagai pihak yang melayani. Oleh karena itu diperlukan reformasi birokrasi dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah reformasi birokrasi pada bidang peningkatan kinerja pada Bappeda Provinsi Lampung?” Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan masalah kinerja birokrasi pada Bappeda Pemerintah Provinsi Lampung. (2) Mendeskripsikan kebijakan di bidang peningkatan kinerja birokrasi pada Bappeda Pemerintah Provinsi Lampung. (3) Menganalisis reformasi birokrasi pada bidang peningkatan kinerja pada Bappeda Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan mengambil informan Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Provinsi Lampung serta Kasubbag Keuangan Bappeda Provinsi Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan reformasi birokrasi pada bidang peningkatan kinerja pada Bappeda Provinsi Lampung, terdiri dari: (1) Tunjangan kinerja. Kinerja pegawai pada Bappeda Provinsi Lampung sebelum diberlakukannya tunjangan kinerja belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dapat diketahui dari data target dan realisasi kinerja Bappeda tahun 2014, yang baru mencapai 74.45% dari 100% yang ditargetkan. Kinerja pegawai Bappeda Provinsi Lampung setelah diberlakukannya tunjangan kinerja mulai mengalami peningkatan meskipun secara kuantitatif belum terukur capaian persentase kinerjanya, karena periode tahun 2015 masih dalam proses berjalan. (2) Perombakan Struktur, sebelum dilaksanakannya perombakan struktur, terdapat satu bidang yang kurang memiliki kinerja secara efektif, yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan. Program kerja bidang ini tumpang tindih dengan bidang dan subbidang lain, di antara dengan bidang perencanaan, bidang evaluasi, bidang data dan statistik. Sesudah dilaksanakannya perombakan struktur, kinerja Bappeda Provinsi Lampung menjadi lebih efektif karena setiap bidang memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dan spesifik serta tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. (3) Akuntabilitas Anggaran. Sebelum dilaksanakannya Akuntabilitas Anggaran, seluruh sumber dana, penggunaan dana dan pelaporan penggunaan dana bersifat tertutup dan hanya diakses oleh pihak tertentu dalam lingkup pemerintahan, tidak ada ruang bagi masyarakat untuk mengakses dan mengetahui sumber dan penggunaan dana pada Bappeda Provinsi Lampung. Sesudah dilaksanakannya Akuntabilitas Anggaran, seluruh sumber dana, penggunaan dana dan pelaporan penggunaan dana bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat guna mengetahui sumber dan penggunaan dana Bappeda Provinsi Lampung. Kata Kunci: Reformasi, Birokrasi, Peningkatan Kinerja Abstrak Bahasa Inggris
Reformasi Bidang Peningkatan Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung) (File PDF)
Reformasi Bidang Peningkatan Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung) (Other)
HTML Summary of #13213 Reformasi Bidang Peningkatan Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
JC Political theory