TY  - THES
ID  - eprints13213
UR  - http://digilib.unila.ac.id/13213/
A1  - MUHAMMAD ADISA, 1326021014
Y1  - 2015/09/08/
N2  - Birokrasi yang berkembang di era otonomi daerah pada umumnya cenderung
menampakkan birokrasi pemerintahan yang kaku dan menempatkan aparatur sebagai
pihak yang dilayani dan masyarakat sebagai pihak yang melayani. Oleh karena itu
diperlukan reformasi birokrasi dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya
kepada masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ?Bagaimanakah reformasi birokrasi pada
bidang peningkatan kinerja pada Bappeda Provinsi Lampung?? Tujuan penelitian ini
adalah: (1) Mendeskripsikan masalah kinerja birokrasi pada Bappeda Pemerintah
Provinsi Lampung. (2) Mendeskripsikan kebijakan di bidang peningkatan kinerja
birokrasi pada Bappeda Pemerintah Provinsi Lampung. (3) Menganalisis reformasi
birokrasi pada bidang peningkatan kinerja pada Bappeda Provinsi Lampung.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan mengambil informan
Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda
Provinsi Lampung serta Kasubbag Keuangan Bappeda Provinsi Lampung. Pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif
dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan reformasi birokrasi pada bidang peningkatan kinerja
pada Bappeda Provinsi Lampung, terdiri dari: (1) Tunjangan kinerja. Kinerja pegawai
pada Bappeda Provinsi Lampung sebelum diberlakukannya tunjangan kinerja belum
sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini dapat diketahui dari data target dan realisasi
kinerja Bappeda tahun 2014, yang baru mencapai 74.45% dari 100% yang ditargetkan.
Kinerja pegawai Bappeda Provinsi Lampung setelah diberlakukannya tunjangan kinerja
mulai mengalami peningkatan meskipun secara kuantitatif belum terukur capaian
persentase kinerjanya, karena periode tahun 2015 masih dalam proses berjalan.
(2) Perombakan Struktur, sebelum dilaksanakannya perombakan struktur, terdapat satu
bidang yang kurang memiliki kinerja secara efektif, yaitu Bidang Penelitian dan
Pengembangan. Program kerja bidang ini tumpang tindih dengan bidang dan subbidang
lain, di antara dengan bidang perencanaan, bidang evaluasi, bidang data dan statistik.
Sesudah dilaksanakannya perombakan struktur, kinerja Bappeda Provinsi Lampung
menjadi lebih efektif karena setiap bidang memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas
dan spesifik serta tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. (3) Akuntabilitas
Anggaran. Sebelum dilaksanakannya Akuntabilitas Anggaran, seluruh sumber dana,
penggunaan dana dan pelaporan penggunaan dana bersifat tertutup dan hanya diakses
oleh pihak tertentu dalam lingkup pemerintahan, tidak ada ruang bagi masyarakat untuk
mengakses dan mengetahui sumber dan penggunaan dana pada Bappeda Provinsi
Lampung. Sesudah dilaksanakannya Akuntabilitas Anggaran, seluruh sumber dana,
penggunaan dana dan pelaporan penggunaan dana bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
masyarakat guna mengetahui sumber dan penggunaan dana Bappeda Provinsi Lampung.
Kata Kunci: Reformasi, Birokrasi, Peningkatan Kinerja


Abstrak Bahasa Inggris
PB  - Universitas Lampung
M1  - masters
TI  - Reformasi Bidang Peningkatan Kinerja di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
AV  - restricted
ER  -