The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Tinjau dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 (Studi di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Husada Bandar Lampung)
Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, memiliki tanggung jawab besar yang harus diselesaikan. Tenaga medis dalam menangani pasien di rumah sakit dalam program BPJS, perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam melakukan upaya kesehatan kepada pasien sesuai dengan peraturan perundangundangan yang ada. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan dan hubungan hukum para pihak dalam program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), hak dan kewajiban para pihak dalam program BPJS dan akibat hukum yang timbul dalam program BPJS di rumah sakit pertamina bintang amin husada yang berimplikasi terhadap dokter. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan metode penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatifterapan. Data yang digunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Setelah data didapat, selanjutnya data diolah dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peraturan perundangundangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap dokter antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan hubungan hukum para pihak dalam Program BPJS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hak dan kewajiban para pihak dalam program BPJS sudah diatur dalam kode etik dokter dan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga para pihak yang terlibat dalam program BPJS Rae Anggrainy tidak ada yang merasa dirugikan. Akibat hukum yang harus diterima oleh dokter dalam melaksanakan tugasnya terhadap pasien dalam program BPJS maupun pasien bukan dalam program BPJS yang melakukan kelalaian dan menimbulkan kerugian maka bentuk pertanggungjawaban dokter bisa secara perdata, pidana, dan administratif ataupun etik sesuai dengan kelalaian yang diperbuatnya Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Dokter, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Tinjau dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 (Studi di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Husada Bandar Lampung) (File PDF)
Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Tinjau dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 (Studi di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Husada Bandar Lampung) (Other)
HTML Summary of #13366 Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Tinjau dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 (Studi di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Husada Bandar Lampung)
KZ Law of Nations