TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints13370
UR  - http://digilib.unila.ac.id/13370/
A1  - Bertha Nanda, 1116021019
Y1  - 2015/09/18/
N2  - Sampai saat ini prahara konflik elite di internal partai masih saja terjadi. Konflik internal saat ini terjadi antara dua kubu, yakni kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dengan kubu Wakil Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan 26 pengurus Dewan Pengurus Wilayah PPP seluruh Indonesia yang dipicu sikap Suryadharma Ali menghadiri kampanye Partai Gerindra yang dinilai oleh 26 pengurus Dewan Pengurus Wilayah PPP di berbagai daerah sebagai bentuk ?perselingkuhan politik?, lalu konflik menukik tajam hingga sampai ancaman pemecatan terhadap pengurus Dewan Pengurus Wilayah bersama Sekretaris Jenderal PPP oleh Suryadharma Ali. Namun ancaman itu dilawan oleh kubu Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal PPP dan Pengurus Dewan Pengurus Wilayah, dengan menggelar rapat pimpinan nasional membahas Musyawarah Kerja Nasional III, rapat itu tidak dihadiri oleh Suryadharma Ali. Tujuan penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara jelas mengenai orientasi politik Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung terhadap konflik di Tingkat Dewan Pimpinan Pusat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, mengenai bagaimana orientasi politik pengurus DPW PPP Lampung terhadap konflik PPP di tingkat pusat. Penggunaan penelitian kualitatif dipandang jauh lebih subyektif karena menggunakan metode yang berbeda dari mengumpulkan informasi, individu dalam menggunakan wawancara.
Hasil penelitian didapatkan pengetahuan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung atas mekanisme input dan output sistem pengambilan keputusan DPP, termasuk dalam pengetahuan hak dan kewajiban selaku DPW dalam konflik yang terjadi di tingkat pusat sudah baik, dimana Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung mengetahui latar belakang, kronologi serta penyelesaian konflik yang terjadi pada Derwan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Perasaan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung terhadap sistem kepemimpinan DPP termasuk peran aktor (politisi) dan pengurusan partai politik, dimana Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung menganggap bahwa kepemimpinan yang sah
adalah kepemimpinan DPP PPP dan pengurusan partai politik oleh Djan Faridz. Keputusan dan pendapat individu Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung tentang kepemimpinan DPP yang secara tipikal yang melibatkan standar nilai, kriteria informasi dan perasaan, dimana dalam setiap proses pengambilan keputusan DPW berdasarkan pada keputusan yang diambil dari Dewan Pimpinan Pusat. Keputusan dan pendapat anggota Dewan Pimpinan Wilayah PPP Lampung mengesahkan kepemimpinan Djan Faridz.
Saran, jika kedepannya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak ingin kembali terjadi konflik mengenai hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya seperti konflik mengenai ide dasar ataupun platform, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perlu melakukan Penanaman ideologi yang lebih jelas sampai ke akar, mulai dari tingkat pusat, wilayah, sampai ke tingkat daerah. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perlu mengadakan dialog demokrasi di dalam tubuh partai, sehingga nantinya mulai dari tingkat pusat, wilayah,sampai ke daerah bisa meresapi berbagai prinsip dan kebijakan yang berlaku di internal partai. Dalam upaya membesarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan pencapaian tujuan memenangkan Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu perlu kiranya para pengurus, anggota, dan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersatu kembali dan mendahulukan kepentingan Partai di atas kepentingan pribadi untuk menjalankan kembali Visi Misi Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Kata Kunci: Orientasi Politik, Konflik, Dewan Pimpinan Pusat


Abstrak Bahasa Inggris
PB  - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TI  - ORIENTASI POLITIK DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG
TERHADAP KONFLIK DI TINGKAT DEWAN
PIMPINAN PUSAT
AV  - restricted
ER  -