The repository administrator has not yet configured an RDF license.
AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN TAHAP II JEMBATAN WAY SEKAMPUNG KRESNOWIDODO-NEGARA SAKA KABUPATEN PESAWARAN (Studi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran)
Development stage II Bridge Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Pesawaran Local Government has broad implications in achieving the public welfare. The development is basically aimed to open up isolated areas due to old infrastructure has been damaged and only suspension bridge. Pesawaran Local Government has a responsibility in the equitable development and social welfare. Embodiment accountability Local Government through the Department of Public Works in addressing social problems is done by applying the principle of accountability of development stage II Bridge Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka. The purpose of this paper is to determine the accountability of development stage II Bridge Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Pesawaran Local Government. This research method is qualitative research using primary data types such as interviews (interviews) and secondary data from the supporting documents or literature and observation. The results showed that accountability of development stage II Bridge Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Pesawaran Local Government embodied in several ways, among others: first, starting with the strategic planning of development, the Department of Public Works held a forum Development Planning Meeting to do the people's aspirations, the determination of policy direction SKPD, preparation of the Budget Public Policy were subsequently proposed to the parliament for development. Technical planning of development outsourced (counterparties or consultant planner). Second, the implementation of the accountability of development is technically realized through the stages to determine the development of performance measurement. Evaluation and conformance related to the construction work is based on observations of the curve S by the Department of Public Works consisting of KDP, PTK, and supervision consultant. Third, evaluation and reporting of development is realized in the form of supervision by the supervisory consultants (counterparties) to perform audits and monitoring daily, weekly and monthly conveyed to the CO and the PTK on the results of the implementation of development for all construction employment contract item. Keywords: Accountability, Development, Bridge Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka. Pembangunan tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membuka terisolasinya daerah akibat infrastruktur lama sudah rusak dan hanya jembatan gantung. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran memiliki tanggungjawab dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dalam menyikapi permasalahan sosial tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas terhadap pembangunan tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis data primer berupa interview (wawancara) dan data sekunder berupa dokumen atau literatur penunjang dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas Pembangunan Tahap II Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negara Saka Kabupaten Pesawaran diwujudkan dalam beberapa hal antara lain: pertama, penyusunan rencana kerja dokumen perencanaan tahunan, Dinas Pekerjaan Umum bertindak sebagai fasilitator dalam program pembangunan. Usulan tentang pembangunan berasal dari aspirasi masyarakat yang ditampung dalam suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan oleh masyarakat desa Kresnowidodo dan Negara Saka. Musrenbang berorientasi untuk penjaringan aspirasi masyarakat, penentuan arah kebijakan SKPD, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD yang selanjutnya di usulkan ke DPRD untuk kegiatan pembangunan. Perencanaan secara teknis dalam kegiatan pembangunan diserahkan kepada pihak ke-III (pihak rekanan atau konsultan perencana). Kedua, pelaksanaan akuntabilitas pembangunan secara teknis diwujudkan melalui tahapan-tahapan untuk menentukan pengukuran kinerja pembangunan. Evaluasi dan kesesuaian terkait dengan pekerjaan konstruksi didasarkan pada pengamatan kurva S oleh Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari PPK, PTK, dan konsultan pengawas. Ketiga, evaluasi dan pelaporan Pembangunan diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas dan pihak ke-III (pihak rekanan) dengan melakukan audit dan pengawasan laporan harian, mingguan dan bulanan yang di sampaikan kepada PPK dan PTK atas hasil pelaksanaan pembangunan terhadap semua item kontrak kerja pembangunan. Kata Kunci: Akuntabilitas, Pembangunan, Jembatan Way Sekampung Kresnowidodo-Negarasaka.
AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN TAHAP II JEMBATAN WAY SEKAMPUNG KRESNOWIDODO-NEGARA SAKA KABUPATEN PESAWARAN (Studi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran) (File PDF)
AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN TAHAP II JEMBATAN WAY SEKAMPUNG KRESNOWIDODO-NEGARA SAKA KABUPATEN PESAWARAN (Studi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran) (Other)
HTML Summary of #13439 AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN TAHAP II JEMBATAN WAY SEKAMPUNG KRESNOWIDODO-NEGARA SAKA KABUPATEN PESAWARAN (Studi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesawaran)
JA Political science (General)
Rrekayasa Jembatan