The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
Pemerintah sebagai penyelenggara negara merupakan elemen utama dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam hal pengangkatan tenaga honorer. Seperti di Kabupaten Mesuji, berdasarkan data seleksi berkas BKD tahun 2014 jumlah honorer yang lolos berkas pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 300 guru honorer. Pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS tersebut didasarkan pada hasil listing Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2010 terhadap tenaga honorer yang belum masuk dalam database BKN pada tahun-tahun sebelumnya. Tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang penerapan prinsip good governance dalam pengangkatan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS di Kabupaten Mesuji, dan fokus pada prinsip transparansi. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai Penerapan Prinsip Good Governance dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Kabupaten Mesuji. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terhadap sejumlah informan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS telah terlaksana dengan baik namun belum maksimal. BKD telah melaksanakan pengangkatan tenaga honorer sesuai dengan prosedur berdasarkan PP No. 48 tahun 2005 jo. PP No.43 tahun 2007. Hal ini ditunjukkan dengan adanya data tenaga honorer yang terdata sesuai dengan persyaratan/prosedur yakni kesesuaian usia, masa kerja dan sumber pembiayaan. Namun, masih ada tenaga honorer yang mengaku bahwa BKD tidak menyebarkan informasi secara transparan karena tidak begitu jelas dalam meyebarkan informasi penerimaan CPNS. Kata Kunci: Good Governance, transparansi, CPNS THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN THE APPOINTMENT OF HONORARY WORKERS BEING EMPLOYESS AT DISTRICT EMPLOYMENT AGENCY MESUJI Government as state administrators is a key element in the implementation and supervision in terms of the appointment of temporary employees. As in Mesuji district, based on the data file selection of BKD in 2014 the number of files escaped honorary appointment of candidates for Civil Servants (CPNS) of 300 part time teachers. Appointment of honorary staff became civil servant K2 is based on the results listing the State Civil Service Agency (BKN) in 2010 against the honorarium that is not entered in the database BKN in previous years. About Government Regulation (PP) No. 56 of 2012, which is the second amendment to the Regulation No. 48 of 2005 on Appointment of Honorary Workers become candidates for Civil Servants. This study aims to gain an overview of the application of the principles of good governance in the appointment of honorary staff category II became employess in Mesuji district, and focus on the principle of transparency. This type of research is descriptive type is intended to provide a clear picture of the Principles of Good Governance in the appointment of honorary staff became civil servant in the district of Mesuji. Data collection techniques used were interviews with a number of informants, and documentation. The data analysis using descriptive data analysis techniques-qualitative. The results showed that the application of the principles of good governance in the appointment of honorary staff became civil servant has been performing well but is not maximized. BKD has executed the appointment of temporary employees in accordance with the procedure under PP 48 of 2005 jo. PP 43 of 2007. This is indicated by the data honorarium recorded in accordance with the requirements / procedures that conformity age, period of employment and sources of financing. However, there are temporary employees who claim that BKD did not disseminate the information in a transparent manner because it is not so clear in transmit information acceptance CPNS. Keywords: Good governance, transparency, CPNS
PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MESUJI (File PDF)
PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MESUJI (Other)
HTML Summary of #13484 PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
JC Political theory