%0 Generic
%9 Other
%A Ardillah Refiantari Agung, 1112011050
%C Universitas Lampung
%D 2015
%F eprints:14011
%I Fakultas Hukum
%T PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN  PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
%U http://digilib.unila.ac.id/14011/
%X Desentralisasi pendidikan dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Desentralisasi  pendidikan memberikan kewenangan kepada sekolah yang dikenal dengan  otonomi pendidikan atau sekolah, yang hakekatnya berkorelasi positif terhadap  peningkatan mutu lulusan lembaga pendidikan dan efesiensi pengelolaan  pendidikan. Desentralisasi pendidikan di pertegas kembali dalam Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014. Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab  bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi dalam  praktikannya lebih didominasi pihak pemerintah. Selain itu, permasalahan lain  yang dihadapi oleh dua (2) Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung  Tengah ialah masih rendahnya mutu pendidikan seperti: tenaga kependidikan,  fasilitas, manajemen, proses pembelajaran dan prestasi siswa.  Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1)  Bagaimanakah pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan pada tingkat Sekolah  Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Tengah? (2) Bagaimanakah faktor  penghambat Desentralisasi Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama  di Kabupaten Lampung Tengah?  Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian  deskriptif. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, yaitu  melalui wawancara dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan  tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, dikelola  dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, sistemasi data, dan dianalisis  secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan pada  tingkat SMP di Kabupaten Lampung Tengah masih dapat dikatakan tidak sesuai  dengan aturan yang ada, meskipun mendapat bantuan dari program Pemerintah  Daerah yaitu berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, tidak jarang  dana tersebut dipergunakan untuk pembiayaan tenaga honorer yang bekerjasama  dengan komite sekolah, dimana komite sekolah yang dibentuk belum sepenuhnya  menjalankan tugas dan haknya, karena hanya sebatas formalitas belaka. Maka dari  itu, sebaiknya di lakukan upaya koordinasi yang intensif antar instansi terkait  seperti BSNP, LPMP, Pengawas, dan Dinas Pendidikan, serta peran serta  masyarakat. Faktor penghambatnya yaitu, tidak adanya tujuan pendidikan yang  jelas sebelum pembelajaran dilaksanakan.  Kata Kunci: Desentralisasi, Pendidikan, Sekolah Menengah Pertama.    THE IMPLEMANTATION OF EDUCATION DECENTRALIZATION IN  LEVEL OF JUNIOR HIGH SCHOOL AT THE CENTRAL  LAMPUNG REGENCY    Education decentralization was established since the application of No. 20  constitution in 2003 related to the national education system. It gives special  authority to the school which then well-known as education autonomy or school  autonomy which positively correlated to the quality of institution graduates and  the efficiency of education management. This decentralization is re-underlined in  the No. 23 constitution in 2014. The application is a total responsibility of family,  society and government. Yet, it is practically dominated by the government.  Besides, there also some complication that the regency has to face. There are  teachers, facility, management, learning process and students achievement.  Related to above problem, this research will be about first how does this  decentralization at the level of junior high school in the regency of Central  Lampung? Second, what are factors that obstruct the decentralization at the level  of junior high school in the regency of Central Lampung?  This research is an law normative-empiric research with descriptive type. Data  provided is primary and secondary data which collected by interview and law  primary, secondary and tertiary data collection. Data collection is obtained by  literature review and field study, managed by data checking, data classification,  data systematization and analyzed qualitatively.  The result shows a low quality decentralization application in the level of junior  high school in the regency of Central Lampung although it has been supported by  the government through School Operational Supports (BOS). Yet, this supports is  frequently used to cover the honorary teacher resource which collaborated with  the school council which formed as part of formality and has not optimally  functioned. Conerning above problem, it is suggested that institution of the  authority like BSNP, LPMP, Supervisor and Bureau of Education totally  supported by the society may coordinate each and other for intensive  collaboration. Another obstacle is, there’s no clear objectives before learning is  applied.  Keyword: Decentralization, Education, Junior High School