The repository administrator has not yet configured an RDF license.
FORMULASI KEBIJAKAN BINA LINGKUNGAN PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG.
Pada hakikatnya pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. Dalam konteks ini Kota Bandar Lampung berupaya keras untuk mengatasi masalah keterbatasan akses layanan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan di sekolah. Komitmen ini diwujudkan melalui Kebijakan Bina Lingkungan Sekolah. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa kurang mampu secara ekonomi agar memperoleh sekolah gratis. Harapan dari kebijakan ini untuk mengurangi angka putus sekolah di Bandar Lampung. Penelitian ini menitik beratkan pada proses perumusan kebijakan bina lingkungan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi,observasi Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa proses perumusan telah melalui tahap-tahapan yang sesuai dengan proses formulasi sebuah kebijakan. Dalam proses formulasi kebijakan tersebut tampak berbagai latar belakang dan dinamika serta aktor yang terlibat dalam perumusannya. Aktor yang paling dominan dalam formulasi kebijakan bina lingkungan ini adalah Bapak Herman H.N selaku Walikota Bandar Lampung dimana Beliau merupakan pencetus kebijakan ini untuk diterapkan di Kota Bandar Lampung. Yang dimana kebijakan ini merupakan ketetapan dan ketentuan untuk dapat diterapkan diseluruh sekolah yang ada di Bandar Lampung meliputi sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA). KATA KUNCI : PUBLIK,FORMULASI KEBIJAKAN, PROGRAM BINA LINGKUNGAN. Abstrak Bahasa Inggris Essentialy, education is a basic right for every citizen of Indonesia to be able to enjoy it. In this context, Bandar Lampung workinghard ti overcome the problem of limited access to education in schools. This commitment is realized through the Community Development School Policy. Purpose of this policy is to expand education access for economically disadvanteg students in order to obtain free school. The expectations of this policy is to focuses on the process of policy formulation for community development in Bandar Lampung. This study is descriptive qualitative While technique data collection was cariet out by iterviews, documentation, and observation. Data used in this study are secondary data and primary data. Based on the results of study and discussion known that process of formulation has been through a phase-stages in accordance with policy formulation process. In the process of policy formulation noted that various backgraounds and dynamics as well as the actors involved in its formulation. The most domainant actors in yhis formulation of community development policy is Mr.Herman Hn as the Mayor of Bandar Lampng, he is the originator of this policy to be implemented in Bandar Lampung. These policies are provision and regulations to be applied throughout the school in Bandar Lampung include junior high school (SMP) and senior high school (SMA). KEYWORDS: PUBLIC, POLICY FORMULATION, BINA LINGKUNGAN PROGRAM
FORMULASI KEBIJAKAN BINA LINGKUNGAN PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG. (File PDF)
FORMULASI KEBIJAKAN BINA LINGKUNGAN PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG. (Other)
HTML Summary of #14170 FORMULASI KEBIJAKAN BINA LINGKUNGAN PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KOTA BANDAR LAMPUNG.
HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
JS Local government Municipal government
L Education (General) = Pendidikan