%0 Generic
%9 Other
%A Wardiyanti Sukmaya, 1112011371
%C Universitas Lampung
%D 2015
%F eprints:14272
%I Fakultas Hukum
%T TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PELANGGARAN  HUKUM ATAS HAK INFORMASI PRODUK BAGI KONSUMEN DALAM  PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
%U http://digilib.unila.ac.id/14272/
%X Perkembangan dan kemajuan teknologi internet (interconnection networking),  yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer, saat ini membuat suatu produk dapat  dipasarkan secara global. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini  populer disebut dengan perdagangan elektronik (e-commerce). Hal ini  memudahkan pelaku usaha dan konsumen yang ingin menawarkan dan membeli  suatu barang tanpa harus pergi ke tempat dimana barang tersebut dijual. Selain  kemudahan, selalu ada kesulitan. Kesulitan yang diperoleh bagi konsumen adalah  kurangnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha mengenai spesifikasi  barang yang ditawarkannya sehingga konsumen mengalami kerugian karena  barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Konsumen akan  menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha apabila terjadi kerugian, sehingga  pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap kelalaiannya tersebut.  Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, apa dasar hukum perdagangan  elektronik (e-commerce) di Indonesia. Kedua, bagaimanakah hubungan hukum  antara para pihak dalam perdagangan elektronik (e-commerce). Ketiga,  bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pelanggaran  hak informasi produk bagi konsumen dalam perdagangan elektronik (ecommerce).  Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe  penelitian deskriptif. Penelitian ini menganalisis pokok-pokok permasalahan  dengan melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder, serta bahan hukum tersier.  Hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut: Pertama, dasar hukum ecommerce  di Indonesia terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata, Undang-Undang  No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang  No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),  Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem dan  Transaksi Elektronik (PSTE), dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Kedua, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen  didasari dengan adanya transaksi berupa kontrak atau kesepakatan dari kedua  belah pihak, dikenal dengan kontrak elektronik. Kesepakatan tersebut  menimbulkan ikatan hak dan kewajiban antara para pihak seperti yang diatur  dalam UUPK. Ketiga, tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran hukum  atas hak informasi produk bagi konsumen dapat dipertanggungjawabkan  sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerdata dan Pasal 19  UUPK. Tanggung jawab yang diberikan adalah ganti rugi yang dapat berupa  pengembalian uang atau penggantian barang/produk yang sejenis atau setara  nilainya.  Kata kunci: Tanggung jawab pelaku usaha, pelanggaran hukum hak  informasi produk, e-commerce