@misc{eprints14273,
           month = {Oktober},
           title = {PENETAPAN PENGADILAN TENTANG PERWALIAN ORANG TUA
TERHADAP ANAK KANDUNG SEBAGAI SYARAT
TRANSAKSI JUAL BELI TANAH
(Studi Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2014/PN.Pbl)},
          author = {1012011112 Almira Ardelia},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2015},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/14273/},
        abstract = {ABSTRAK INDONESIA
Orang tua berhak dan wajib mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum di
dalam maupun di luar pengadilan dengan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan
tertentu agar tidak merugikan anak itu sendiri. Hal ini telah diatur dalam KUH
Perdata dan UU Perkawinan. Namun dalam melakukan transaksi jual beli tanah,
orang tua masih perlu mengajukan permohonan penetapan untuk menjadi wali
bagi anak mereka sendiri di samping permohonan untuk ijin menjual tanah.
Penetapan yang akan diteliti berkaitan dengan permohonan perwalian dan ijin
menjual tanah ini adalah Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2014/PN.Pbl. Permasalahan
dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam
menetapkan kedudukan orang tua sebagai wali dalam Penetapan Nomor
57/Pdt.P/2014/PN.Pbl dan akibat hukum Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2014/PN.Pbl
bagi para pihak.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe
penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari pihak pertama.
Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen.
Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan
sistematika data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan Para
Pemohon untuk menjadi wali karena cukup beralasan dan tidak bertentangan
dengan hukum, yaitu ingin menjual tanah anak mereka untuk membeli rumah dan
persiapan biaya pendidikan anak mereka yang akan masuk perguruan tinggi.
Selain itu, tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1570/Kel.
Karangrejo tidak dalam sengketa. Namun sebenarnya, menurut KUH Perdata dan
UU Perkawinan, hakim tidak perlu menetapkan Para Pemohon sebagai wali
karena perwalian terjadi apabila anak yang masih belum dewasa tidak berada di
bawah kekuasaan orang tua. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2014/PN.Pbl ini bersifat
mengikat bagi para pihak dan dengan penetapan ini para pihak dapat
melangsungkan transaksi jual beli tanah karena sudah memenuhi syarat yang
diajukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Kata Kunci: Penetapan Pengadilan, Perwalian, Jual Beli Tanah}
}