@misc{eprints14284,
           month = {Oktober},
           title = {PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKSANAKAN
PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(Studi di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih)},
          author = {0612011086 ANDRA SEPTIAN SUGENG},
         address = {Universitas Lampung},
       publisher = {Fakultas Hukum},
            year = {2015},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/14284/},
        abstract = {Kejaksaan merupakan salah satu komponen aparat penegak hukum yang
melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan, disebutkan bahwa
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan
undang-undang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah
peran Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dalam
melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika? (2) Apakah
faktor-faktor penghambat peran Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri
Gunung Sugih dalam melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana
narkotika?
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis nonnatif dan yuridis empiris. Jenis
data menggunakan data sekunder dan data primer. Narasumber penelitian terdiri
dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Dosen Bagian Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis
kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan: Peran jaksa penuntut umum dalam penuntutan
terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah melaksanakan kekuasaan negara
di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara
merdeka, terlepas dan pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan
lainnya. Dan juga harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tentang
Kejaksaan (UU Kejaksaan) serta harus berdasarkan kenyataan secara kongkrit
dilapangan yang terjadi secara nyata. (2) Faktor-faktor yang menghambat peranan
jaksa penuntut umum dalam penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika
adalah: a) Faktor aparat penegak hukum, yaitu masih kurangnya optimalnya
pelaksanaan tugas kejaksaan disebabkan karena berkas penyidikan tindak pidana
Andra Septian Sugeng
narkotika dari pihak kepolisian yang belum lengkap sehingga harus menunggu
kelengkapan berkas dari pihak kepolisian. b) Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu
belum tersedianya program jaringan komputer antar Kejaksaaan Tinggi yang
berisi database tindak pidana narkotika c) Faktor Masyarakat, yaitu adanya
ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Institusi kejaksaan disarankan untuk
meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga penegak
hukum lainnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Dengan
adanya koordinasi dan kerjasama tersebut maka diharapkan tindak pidana
narkotika ini akan dapat diantisipasi dan diminimalisasi di masa yang akan
datang. (2) Kejaksaan disarankan untuk meningkatkan profesionalisme kerja
secara lebih optimal dalam upaya penggulangan tindak pidana narkotika, baik
pada tahap penuntutan maupun pelaksanaan putusan pengadilan. (3) Masyarakat
disarankan untuk membantu tugas-tugas kejaksaan di lapangan, khususnya dalam
hal memberikan infonnasi apabila terdapat hal-hal yang berpotensi terjadinya
tindak pidana narkotika
Kata Kunci: Peran, Penuntutan, Narkotika}
}