%A 1112011010 ADI WAHYU
%T KOORDINASI KEPOLISIAN POLDA LAMPUNG DAN BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) BANDAR
LAMPUNG UNTUK MEMBERANTAS TINDAK PIDANA
PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN BERBAHAYA
%X Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan
signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat
kesehatan. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan
gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan
implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Permasalahan
yang dikaji oleh penulis adalah Bagaimanakah koordinasi Kepolisian Polda
Lampung dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar
Lampung untuk memberantas peredaran obat dan makanan berbahaya dan Apa
faktor penghambat Koordinasi Kepolisian Polda Lampung dan Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung untuk memberantas
peredaran obat dan makanan berbahaya.
Metode pendekatan diterapkan dengan meliputi pendekatan yuridis normatif dan
pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara seleksi,
klasifikasi, dan sistematisasi data. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara
deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan bahwa
Koordinasi Kepolisian Polda Lampung dan Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan (BBPOM) Bandar Lampung untuk memberantas peredaran obat dan
makanan berbahaya, yaitu: Koordinasi Formal meliputi Mengadakan inspeksi
untuk memeriksa kondisi obat dan makanan yang beredar di lingkungan
masyarakat, melakukan pemeriksaan sampel dan uji laboratorium. Hal ini
diperlukan untuk meneliti lebih jauh obat dan makanan yang ditemukan di
lingkungan masyarakat tersebut mengandung bahan yang berbahaya atau tidak,
selain itu memastikan bahan yang terkandung di dalam obat dan makanan itu
tidak melanggar ketentuan yang telah ada, dan menindaklanjuti pemberian sanksi, sementara koordinasi informal jika ada laporan dari masyarakat terkait adanya
obat dan makanan berbahaya BBPOM dapat terjun kelapangan. Sedangkan faktor
penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu ada faktor undangundangnya
sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor
masyarakat dan faktor kebudayaan.
Adapun saran yang diberikan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) dan Kepolisian Polda Lampung dapat lebih meningkatkan koordinasi
untuk lebih mengawasi peredaran obat dan makanan berbahaya di lingkungan
masyarakat. Dengan mengajak masyarakat lebih waspada dan melaporkan kepada
instansi terkait ditemukan makanan dan obat yang berbahaya, hendaknya
memberikan sanksi yang maksimum.
Kata Kunci : Koordinasi, Kepolisian dan BPPOM, Obat dan Makanan
%C Universitas Lampung
%D 2015
%I Fakultas Hukum
%L eprints14288