%0 Generic
%9 Other
%A Dhana Feby Rena, 1112011106
%C Universitas Lampung
%D 2015
%F eprints:15135
%I Fakultas Hukum
%T PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG  MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PANTAI  MUTUN KABUPATEN PESAWARAN
%U http://digilib.unila.ac.id/15135/
%X Banyaknya kasus pencemaran laut yang terjadi saat ini menggambarkan  kurangnya pengawasan dan perlindungan oleh pemerintah terhadap lingkungan  hidup. Salah satu kasus pencemaran laut yang terjadi di Pantai Mutun Kabupaten  Pesawaran. Pencemaran terjadi akibat aktivitas bongkar muat bahan bakar jenis  solar yang mengancam lingkungan sekitar. Aktivitas bongkar muat solar ini  dikelola oleh PT Tripatra Nusantara dengan jenis usaha penempatan tangki  timbun BBM. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan  dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap  perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan di Pantai Mutun Kabupaten  Pesawaran? b) Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap  perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan di Pantai Mutun Kabupaten  Pesawaran?  Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.  Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data  yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data  dilakukan dengan tahapan seleksi, klarifikasi, dan penyusunan data.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan yang dilakukan adalah:  a) Penegakan hukum atas aktivitas bongkar muat yang berdampak pencemaran  lingkungan pada wilayah Pantai Mutun belum dikenakan sanksi dalam bentuk  apapun. Pihak Badan Lingkungan Hidup tidak memberikan sanksi terhadap  PT.Tripatra Nusantara dikarenakan belum diadakannya tes baku mutu lingkungan.  Menurut Badan Lingkungan Hidup kerusakan lingkungan hidup tidak dapat  dilakukan hanya dengan asumsi semata, namun harus dilakukan tes laboratorium  berdasarkan baku mutu lingkungan. Berdasarkan UU No 32 tahun 2009 tentang  Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya pihak Badan  Lingkungan Hidup memberikan sanksi mengingat dampak bongkar muat BBM  tersebut telah menunjukan tanda-tanda pencemaran air, seperti perubahan warna  air menjadi hitam dan berbau. b) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan  penegakan hukum terhadap aktivitas bongkar muat BBM yang terjadi di Pantai  Mutun, yaitu keterbatasan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten  Pesawaran, belum memadainya sarana dan prasana yang ada, dan Sumber Daya  Manusia (SDM) khususnya pengawas lapangan dan petugas pemeriksa masih  terbatas. Seyogyanya Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyediakan sarana dan  prasarana untuk menunjang kegiatan dalam mengatasi pencemaran lingkungan.  Kata kunci : pencemaran lingkungan, penegakan hukum, Pantai Mutun    ABSTRACT  LAW ENFORCEMENT AGAINST ENVIRONMENTAL POLLUTING COMPANIES  IN MUTUN BEACH PESAWARAN DISTRICT    The number of cases of marine pollution is the case today illustrates the lack of government  supervision and protection of the environment. One case of marine pollution that occurred in  the District Pesawaran mutun Beach. Pollution caused by loading and unloading activities of  diesel fuels that threaten the environment. Solar loading and unloading activities are managed  by PT Nusantara with the type of business Tripatra placement of fuel storage tanks. Based on  the description above, it is an issue of concern in this study are: a) How does law enforcement  against companies that pollute the environment in the District Pesawaran mutun Beach? b) Is  the limiting factor in law enforcement against companies that pollute the environment in the  District Pesawaran mutun Beach?  Approach to the problem used in this study is normative. Source data using primary and  secondary data. Data collection method used is literature study and field study. The data  processing is done with the selection process, clarification, and compilation of data.  Based on the results of research and wording that are: a) law enforcement on the loading  activities that impact of environmental pollution on mutun Coast region has not been  penalized in any form. Parties to the Environment Agency did not impose sanctions against  PT.Tripatra archipelago because of not holding the test of environmental quality standards.  According to the Environment Agency environmental damage can not be done simply by  assuming alone, but must be carried out laboratory tests based on environmental quality  standards. Under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management of the  Environment Agency should impose sanctions considering the impact of the fuel unloading  has shown signs of water pollution, such as discoloration of the water becomes black and  smelly. b) The factors inhibiting the implementation of law enforcement on the activities of  loading and unloading of fuel that occurred in Beach mutun, the limited funds budgeted by  the Government of Pesawaran, inadequate facilities and infrastructures that exist, and Human  Resources (HR) in particular field supervisors and officers examiner is still limited.  Pesawaran District Government should provide facilities and infrastructure to support the  activities in overcoming environmental pollution.  Keywords: environmental pollution, law enforcement, Coast mutun