The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PANTAI MUTUN KABUPATEN PESAWARAN
Banyaknya kasus pencemaran laut yang terjadi saat ini menggambarkan kurangnya pengawasan dan perlindungan oleh pemerintah terhadap lingkungan hidup. Salah satu kasus pencemaran laut yang terjadi di Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran. Pencemaran terjadi akibat aktivitas bongkar muat bahan bakar jenis solar yang mengancam lingkungan sekitar. Aktivitas bongkar muat solar ini dikelola oleh PT Tripatra Nusantara dengan jenis usaha penempatan tangki timbun BBM. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan di Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran? b) Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan di Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi, klarifikasi, dan penyusunan data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan yang dilakukan adalah: a) Penegakan hukum atas aktivitas bongkar muat yang berdampak pencemaran lingkungan pada wilayah Pantai Mutun belum dikenakan sanksi dalam bentuk apapun. Pihak Badan Lingkungan Hidup tidak memberikan sanksi terhadap PT.Tripatra Nusantara dikarenakan belum diadakannya tes baku mutu lingkungan. Menurut Badan Lingkungan Hidup kerusakan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan hanya dengan asumsi semata, namun harus dilakukan tes laboratorium berdasarkan baku mutu lingkungan. Berdasarkan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya pihak Badan Lingkungan Hidup memberikan sanksi mengingat dampak bongkar muat BBM tersebut telah menunjukan tanda-tanda pencemaran air, seperti perubahan warna air menjadi hitam dan berbau. b) Faktor-faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap aktivitas bongkar muat BBM yang terjadi di Pantai Mutun, yaitu keterbatasan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, belum memadainya sarana dan prasana yang ada, dan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pengawas lapangan dan petugas pemeriksa masih terbatas. Seyogyanya Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Kata kunci : pencemaran lingkungan, penegakan hukum, Pantai Mutun ABSTRACT LAW ENFORCEMENT AGAINST ENVIRONMENTAL POLLUTING COMPANIES IN MUTUN BEACH PESAWARAN DISTRICT The number of cases of marine pollution is the case today illustrates the lack of government supervision and protection of the environment. One case of marine pollution that occurred in the District Pesawaran mutun Beach. Pollution caused by loading and unloading activities of diesel fuels that threaten the environment. Solar loading and unloading activities are managed by PT Nusantara with the type of business Tripatra placement of fuel storage tanks. Based on the description above, it is an issue of concern in this study are: a) How does law enforcement against companies that pollute the environment in the District Pesawaran mutun Beach? b) Is the limiting factor in law enforcement against companies that pollute the environment in the District Pesawaran mutun Beach? Approach to the problem used in this study is normative. Source data using primary and secondary data. Data collection method used is literature study and field study. The data processing is done with the selection process, clarification, and compilation of data. Based on the results of research and wording that are: a) law enforcement on the loading activities that impact of environmental pollution on mutun Coast region has not been penalized in any form. Parties to the Environment Agency did not impose sanctions against PT.Tripatra archipelago because of not holding the test of environmental quality standards. According to the Environment Agency environmental damage can not be done simply by assuming alone, but must be carried out laboratory tests based on environmental quality standards. Under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management of the Environment Agency should impose sanctions considering the impact of the fuel unloading has shown signs of water pollution, such as discoloration of the water becomes black and smelly. b) The factors inhibiting the implementation of law enforcement on the activities of loading and unloading of fuel that occurred in Beach mutun, the limited funds budgeted by the Government of Pesawaran, inadequate facilities and infrastructures that exist, and Human Resources (HR) in particular field supervisors and officers examiner is still limited. Pesawaran District Government should provide facilities and infrastructure to support the activities in overcoming environmental pollution. Keywords: environmental pollution, law enforcement, Coast mutun
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PANTAI MUTUN KABUPATEN PESAWARAN (File PDF)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PANTAI MUTUN KABUPATEN PESAWARAN (Other)
HTML Summary of #15135 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PANTAI MUTUN KABUPATEN PESAWARAN
KF United States Federal Law