The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON PADA PEKON PURALAKSANA KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) merupakan sebutan yang telah disesuaikan dengan bahasa dan kearifan lokal daerah setempat yang berarti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Himpun Pemekonan. Lembaga Himpun Pemekonan mempunyai kewenangan dalam membentuk peraturan pekon. Pada prinsipnya peraturan pekon merupakan produk hukum tingkat pekon dan merupakan hasil kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa atau Peratin dengan Lembaga Himpun Pemekonan yang bertujuan untuk memperlancar proses Pemerintahan Pekon. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Lembaga Himpun Pemekonan dalam pembentukan peraturan pekon pada Pekon Puralaksana, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat dan (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Lembaga Himpun Pemekonan dalam pembentukan peraturan pekon pada Pekon Puralaksana, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari observasi dan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Lembaga Himpun Pemekonan mempunyai wewenang dalam membahas rancangan peraturan pekon bersama peratin, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan pekon dan peraturan peratin. Dalam pembentukan peraturan pekon. Sebelum peraturan pekon dikeluarkan terlebih dahulu diadakan rapat pembahasan rancangan Peraturan Pekon Puralaksana dan telah mencapai kesepakatan barulah peraturan pekon ditetapkan dan dikeluarkan. (2) Faktor Penghambat Lembaga Himpun Pemekonan dalam Pembentukan Peraturan Pekon pada Pekon Puralaksana, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat yaitu faktor Sumber Daya Manusia karena kurangnya pengetahuan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam membentuk peraturan pekon yang dikarenakan oleh latar belakang pendidikan yang terbatas serta profesi sehari-hari sebagai petani di pekon. Selain itu yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya anggaran atau biaya dalam pembentukan peraturan pekon. Kata Kunci : Kewenangan, Lembaga Himpun Pemekonan, Peraturan Pekon. THE IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN IN THE FORMATION OF PEKON REGULATION ON PEKON PURALAKSANA IN WAY TENONG DISTRICT WEST LAMPUNG Institutions himpun pemekonan (LHP) is appellation that has been adjusted for language local wisdom and local which means agency consultation village (BPD) set in a bylaw kabupaten lampung west number 13 year 2006 on the arrangement of organizations and work systems himpun pemekonan institutions. Institutions himpun pemekonan has the authority in forming pekon regulation. Problems in this research viz: (1) how exercise of authority institutions himpun pemekonan in the formation of regulation pekon in pekon puralaksana and (2) what are be a barrier institutions himpun pemekonan in the formation of regulation pekon in pekon puralaksana, kecamatan way tenong, kabupaten lampung west. Methods used in this research is empirical juridical. The data collected is primary and secondary data. The primary data was obtained from observation and interviews with an informant who has been set, while secondary data acquired through study literature available. The data were analyzed both qualitative a sort of descriptive set. The result showed that: (1) authority lhp in forming village regulations on pekon puralaksana in way tenong lampung western district based on by the district lampung western number 13 years 2006 about organisational hierarchy and work procedure himpun pemekonan institutions. Lhp have the authority in discussing the draft regulation pekon with peratin, carry out surveillance on the rules and regulations peratin pekon. Before the rule pekon issued first meeting was organized discussion the draft regulation pekon puralaksana and then pekon rules set and removed. (2) the barrier lhp in the formation of regulations pekon namely the human resources for lack of knowledge their duty and authority that caused by educational background and professional limited in daily as farmers in pekon. In addition a factor barrier is the lack of budget in costs. Keywords: Authority, Lembaga Himpun Pemekonan, Pekon Regulation.
PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON PADA PEKON PURALAKSANA KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT (File PDF)
PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON PADA PEKON PURALAKSANA KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)
HTML Summary of #15324 PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON PADA PEKON PURALAKSANA KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KZ Law of Nations