%0 Journal Article
%A 0643032014, Frisca Aprillisa
%F eprints:15423
%J Digital Library
%T IMPLEMENTASI TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT  UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DI DESA  TANJUNG MANGGUS KECAMATAN  LUBUK BATANG KABUPATEN  OGAN KOMERING ULU  TAHUN 2010
%U http://digilib.unila.ac.id/15423/
%X Badan Permusyawaratan Desa menggantikan Lembaga Masyarakat Desa  berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan  peraturan desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.  Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 yang memuat beberapa perubahan  penting berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai parlemen  desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa serta tentang peran  dan kedudukan kepala desa. Pasal 29 PP menegaskan bahwa kedudukan BPD  sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa artinya posisi BPD berada  sejajar eksekutif.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan  implementasi tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan  pemerintahan desa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004 dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  pemerintahan daerah yang salah satu fokus pembahasannya adalah mengenai  adanya Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan di desa.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan  subjek penelitian adalah anggota BPD dan seluruh aparat pemerintahan desa,  untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket atau  kuesioner sebagai teknik pokok, sedangkan teknik penunjangnya adalah teknik  dokumentasi dan wawancara sebagai pelengkap dalam mencari data yang  diperlukan.     Frisca Aprillisa  Jadi, dari hasil penelitian penulis memberi kesimpulan bahwa implementasi tugas  BPD dalam pelaksanaan pemerintahan desa menurut UU No. 32 Tahun 2004 di  Desa Tanjung manggus Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering  Ulu Tahun 2010 dapat dikatakan telah diimplementasikan dengan cukup baik. Hal  ini terlihat dari cukup berperannya BPD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan  wewenangnya dalam membuat rancangan peraturan desa bersama kepala desa,  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala  desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan  kepala desa, menyusun tata tertib BPD.