The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG
ABSTRAK Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu bagian penting dari suatu kota. Keberadaan RTH di Kota Bandar Lampung saat ini 11,08%, hal tersebut sesuai data dari Dinas Tata Kota Bandar Lampung. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa RTH minimal adalah 30%. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari empat indikator implementasi kebijakan menurut Edward III yang meliputi Struktur Birokasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Komunikasi. Hasil indikator yang pertama yaitu struktur birokrasi yang saling berhubungan langsung dan menjadi aktor utama dalam sebuah keberhasilan implementasi peraturan Perundang-undangan. Sedangkan bila dilihat dari sebuah sumber daya yang memadai, kecenderungan dan komunikasi membuktikan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata ruang Wilayah di wilayah Kota Bandar Lampung berjalan baik namun belum maksimal. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Bandar Lampung masyarakat berperan aktif dalam melakukan perawatan lahan RTH di lingkungan sekitar. Selain itu dalam pelaksanaan secara langsung melestarikan dan merawat taman RT, RW, dan kelurahan masyarakat dapat memanfaatkan lahan RTH sebagai sarana rekreasi, tempat bersosialisasi dan tempat untuk melakukan aktifitas berolahraga, dengan adanya manfaat lain dari RTH selain manfaat ekologis, yaitu manfaat untuk dapat bersosialisasi, masyarakat akan sadar dengan sendirinya untuk merawat lahan RTH yang ada. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau. ABSTRACT Urban green space is one of the most important part of the city. Nowadays, according to City Planning Department of Bandar Lampung city, the exsistence of urban green space in Bandar Lampung is about 11,08%. Neverthless, it is not appropriate with law number 26 of 2007 about Spatial Planning which has mandate about urban green space have to reach at least minimal 30%. The purpose of this research is to know the implementation in providing urban green space in Bandar Lampung city. This research uses descriptive analysis and qualitative approachment. The technique of data collection used were interviews, observation and documentation. This research uses four indicators based Edwards III implementating public policy indicators, it is structure of bereaucracy, resources, dispositions and communication. The result of first indicators which is structure of bereaucracy, direct contact and being major actor in a successful implementation of law regulation. Next as seen from supply resources, tendency and communications has proving that the implementation of Local Regulation of Bandar Lampung Number 11 of 2011 about Regional Spatial Planning of Bandar Lampung City were running good but not yet optimal. The implementation of Local Regulation of Bandar Lampung Number 11 of 2011 about Regional Spatial Planning of Bandar Lampung City, publics play an active roles in caring the urban green space area in their surrounding. Furthermore in direct implementation, publics continue to conserve and treat the green areas in their neighbourhood. They also use urban green space area as a recreation facilities, playground and sports facilities. Another benefits from urban green space besides ecological advantage will increase public awareness to save the existment of urban green space areas in Bandar Lampung. Keyword : Implementation, providing, urban green space
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)
HTML Summary of #15504 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDAR LAMPUNG
JC Political theory