%0 Journal Article
%A 0611021061, IIN FERWANTY SEMBIRING
%F eprints:15601
%J Digital Library
%T ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BANDAR LAMPUNG PADA ERA DESENTRALISASI FISKAL PERIODE 2001.1-2008.4
%U http://digilib.unila.ac.id/15601/
%X ABSTRAK  Diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada era desentralisasi fiskal ini daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tidak banyak dicampuri oleh pemerintah pusat. Implikasi yang diharapkan dari diberlakukannya desentralisasi fiskal ini adalah pemerintah daerah dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga pembangunan ekonomi daerah semakin baik. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah sehingga terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangannya (baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran) secara efisien dan efektif sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing.    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan jumlah tenaga kerja, pertumbuhan investasi pemerintah, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung pada era desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan adalah jenis data rangkai waktu (time series) periode 2001.1 – 2008.4. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan pendekatan OLS (Ordinary Least Square).     Dari hasil analisis didapat kesimpulan bahwa pertumbuhan jumlah tenaga kerja, pertumbuhan investasi pemerintah dan pertumbuhan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Sedangkan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung.    Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal, Tenaga Kerja, Investasi Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.