TY  - JOUR
ID  - eprints15604
UR  - http://digilib.unila.ac.id/15604/
A1  - 0611021080, Nina
N2  - ABSTRAK
UU No.25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.33 Tahun 2004 membawa dampak yang besar dan mendasar dalam hubungan keuangan pusat daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggungjawab yang jelas antar tingkat pemerintah.  Sumber-sumber pokok keuangan daerah kota Bandar Lampung terdiri dari PAD, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK.  Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah yang tergambar melalui APBD mempunyai implikasi yang sangat luas.  Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.  Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi perimbangan keuangan pasat daerah terhadap belanja daerah di Kota Bandar Lampung.


Berdasarkan hasil pembahasan, menunjukkan sumbangan PAD dan Dana Bagi Hasil baik Pajak maupun Sumber Daya Alam terhadap belanja daerah Kota Bandar Lampung masih sangat kecil.  Pemerintah Kota Bandar Lampung lebih banyak membiayai belanja daerah dari alokasi DAU pemerintah pusat.  Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung terhadap pusat masih tinggi.

JF  - Digital Library
TI  - DAMPAK IMPLEMENTASI PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG
AV  - public
ER  -