%A 1116041045 KIKI YOA GUNEVI
%T KOORDINASI MULTI STAKEHOLDER DALAM PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BANDAR LAMPUNG
%X Koordinasi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh
stakeholder yang terlibat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Polresta Bandar Lampung, Dinas
Perhubungan Kota Bandar Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar
Lampung, dan Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.
Koordinasi dilakukan karena tingginya kemacetan dan tingginya angka
kecelakaan yang terjadi di Bandar Lampung, serta tingginya laju pertumbuhan
kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan pembangunan jalan baru.
Tujuan penelitan ini adalah untuk menganalisis koordinasi multi stakeholder dan
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan
angkutan jalan di Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penulisan ini
adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Koordinasi multi stakeholder dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan
jalan di Bandar Lampung dapat dilihat melalui tujuh indikator koordinasi
menurut, yaitu: informasi, komunikasi, dan teknologi informasi; kesadaran
pentingnya berkoordinasi; kompetensi partisipan; kesepakatan dan komitmen;
penetapan kesepakatan; insentif koordinasi; dan feedback. Berdasarkan indikator
tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Bandar Lampung belum
berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan dari tujuh indikator, lima
diantaranya belum bisa dilaksanakan dengan baik dan juga terdapat hambatan
dalam pelaksanaan koordinasi, yaitu masalah anggaran, masalah kewenangan,
kurangnya personil polantas, rapat koordinasi yang jarang dilakukan, dan tidak
ada rencana kerja dalam Forum.
Rekomendasi yang peneliti berikan, yaitu memberikan reward dan punishment
kepada pelaksana koordinasi, penambahan personil polantas, membuat aturan
tertulis, membuat jadwal rapat koordinasi, dan membuat rencana kerja dan
rencana anggaran dalam Forum.
Kata kunci: Koordinasi; Multi Stakeholder; Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


abstract bahasa inggris

STAKEHOLDERS COORDINATION ON THE IMPLEMENTATION OF
TRAFFIC AND TRANSPORTATION IN BANDAR LAMPUNG

Coordination on the implementation of traffic and transportation carried out by
stakeholders involved based on Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 about Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan are Polresta Bandar Lampung, Dinas Perhubungan
Kota Bandar Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, and
Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Coordination is done
due to high congestion and high number of accidents that occurred in Bandar
Lampung, and the high growth rate of the motor vehicle that is not offset by the
construction of new roads.
The purpose of this research is to analyze stakeholders coordination and obstacles
encountered on the implementation of traffic and transportation in Bandar
Lampung. The method used in this paper is a qualitative approach. Data collection
techniques used were interviews, observation, and documentation.
Stakeholders coordination on the implementation of traffic and transportation in
Bandar Lampung can be seen through the coordination according to seven
indicators, they?re: information, communication, and information technology;
awareness of the importance of coordination; competence of participants;
agreements and commitments; the establishment of an agreement; incentives
coordination; and feedback. Based on these indicators showed that the
coordination carried out in the organization of traffic and transportation in Bandar
Lampung is not going well because of the seven indicators, five of which can not
be implemented properly and there are also obstacles in the implementation of
coordination, they?re the budget problem, the problem of authority, the lack of
traffic police personnel, coordination meetings are rare, and no action plans in the
Forum.
The recommendations are giving of reward and punishment to the implementers
of coordination, add traffic police personnel, make a written rule, schedule
coordination meetings, and create a work plan and budget plans in the Forum.
Key words: Coordination; Stakeholders; Traffic and Tran
%C Universitas Lampung
%D 2015
%I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
%L eprints15607