%A RISKA MEITANIA 0311021085
%J Digital Library
%T ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA METRO TAHUN 2001-2008
%X ABSTRAK
Munculnya paradigma pembangunan yang terfokus pada pembangunan manusia, dimana IPM sebagai ukuran kesejahteraanya, bukan berarti mengesampingkan peran indikator makroekonomi seperti Gross National Product (GNP) atau Gross Domestik Product (GDP), tetapi justru mengaitkannya dalam arti bagaimana kita harus menterjemahkan GNP atau GDP tersebut ke dalam pembangunan manusia. Kota Metro memiliki IPM yang paling tinggi diantara Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung. Kenaikan secara terus menerus sejak tahun 2001-2008 terutama pada Indeks Komponen Kesehatan dan Indeks Pendidikan. Peningkatan secara terus menerus pada Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan menggambarkan adanya potensi Kota Metro untuk diarahkan menjadi Kota Pendidikan, oleh karenanya pemerintah Kota Metro menuangkan potensi tersebut dalam Analisis Kebijakan dan Visi Pembangunan Kota Metro dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Metro Tahun 2005-2025 yaitu: ?Metro sebagai Kota Pendidikan yang Maju dan Sejahtera Tahun 2025?. Hubungan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi salah satunya terletak pada jalur pengeluaran pemerintah. Besar kecilnya pengeluaran pemerintah terhadap suatu sektor akan menjadi indikasi komitmen pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan pencapaian visi misi pembangunan daerahnya.

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah Kota Metro terhadap peningkatan nilai IPM Kota Metro tahun 2001-2008, sebagai ukuran pencapaian kesejahteraannya. Kemudian untuk mengetahui tingkat elastisitas pengeluaran Pemerintah Kota Metro terhadap peningkatan tiap-tiap indeks komponen IPM Kota Metro tahun 2001-2008.

Metode an?lisis perhitungan atas faktor-faktor yang mempengaruhi IPM Kota metro menggunakan pendekatan model regresi linier sederhana, dengan menggunakan data sekunder berupa tabel IPM Kota Metro dan tabel indeks komponen IPM  yang diambil dari 8 tahun dan terdiri dan 3 variabel bebas yaitu 
pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X1), pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X2) serta pengeluaran perkapita riil masyarakat (X3). Pengaruh variabel Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X1) Terhadap IPM Kota metro Y = ? + ? X1 + ?t. 

Pengaruh variabel Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X2) Terhadap IPM Kota metroY = ? + ? X2 + ?t. Pengaruh pendapatan perkapitan masyarakat terhadap IPM kota metroY = ? + ? X3 + ?t.

Hasil Perhitungan Pengaruh Pengeluaran pemerintah bidang Kesehatan (X1) terhadap IPM Kota Metro (Y) Y sebesar 64,895 + 0,000000001767  X1 (0,563) (0,000). R2 sebesar 0,976, DW stat sebesar 2,635, F Hitung sebesar 239,352, t hitung X1 sebesar 15,471. Perhitungan elastisitas variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap IPM Kota Metro sebesar 0,11. 

Hasil perhitungan pengaruh pengeluaran pemerintah bidang Pendidikan terhadap IPM Kota Metro Y sebesar 66,365 + 0,000000000353  X2 (2,414) (0,000). R2 sebesar 0,593, DW stat sebesar 1,340, F Hitung sebesar 8,737, t hitung X2 sebesar 2,956. Perhitungan Elastisitas Variabel Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM Kota Metro sebesar 0,04. 

Hasil Perhitungan Pengeluaran perkapita riil terhadap IPM Kota Metro Y sebesar 52,379 + 0,0000363  X3 (1,390) (0,000), R2 sebesar 0,974, DW stat sebesar 1,709, F Hitung sebesar 228,282, t hitung X2 sebesar 15,109. Perhitungan Elastisitas Variabel Pengeluaran perkapita riil terhadap IPM Kota Metro sebesar 0,28.

Jadi elastisitas pengeluaran pemerintah terhadap IPM Kota Metro yang paling tinggi adalah nilai elastisitas pengeluaran perkapita riil, hal ini bersifat positif karena IPM Kota Metro merupakan yang tertinggi di propinsi Lampung, karena semakin tinggi daya beli masyarakat atau konsumsinya maka nilai IPM nya juga tinggi. Tetapi jika ingin mencapai visi dan misinya sebagai kota pendidikan, pemerintah Kota Metro harus lebih memprioritaskan alokasi pengeluarannya untuk pembangunan sektor pendidikan yang nilai elatisitas pengeluaran pemerintah terhadap IPM nya paling kecil yaitu sebesar 0,04.

%D 2010
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
%L eprints15767