title: PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SMU NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG creator: 0541021051, SAMUEL SARAGIH subject: description: ABSTRAK Kunci keberhasilan pembangunan adalah pembangunan pendidikan. Salah satu prioritas pembangunan nasional untuk meningkatkan sumber daya manusia yang tertuang dalam RENSTRA Provinsi Lampung tahun 2003 tentang sumber daya manusia adalah pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kependidikan dasar, menengah dan kejuruan, dengan programnya yaitu perluasan dan peningkatan mutu pendidikan SMU, khusunya SMU Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah dan memperoleh dana pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah. Latar belakang yang melandasi penulisan ini adalah bahwa perkembangan total anggaran pendidikan SMU Negeri dan anggaran pengembangan pendidikan SMU Negeri nilainya cenderung mengalami penurunan, akibatnya mutu pendidikan SMU Negeri juga menurun. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung dilihat dari nilai rata-rata Ujian Akhir Nasional (UAN) melalui alokasi anggaran pendidikan serta untuk melihat konsistensi kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan SMU Negeri dilihat dari alokasi anggaran pendidikan dengan RENSTRA dan program pendidikan dengan RENSTRA Provinsi Lampung. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis asosiatif, yaitu alat analisis yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Alat analisis ini mempunyai tingkatan yang tertinggi bila dibandingkan dengan penelitian deskriptif dan komparatif. Dengan analisis ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Dalam anlisis ini minimal terdapat dua variabel yang dihubungkan, dalam penelitian ini variabel yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan mutu pendidikan SMU Negeri di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Provinsi Lampung khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Lampung sebagai pelaksana teknis pembangunan pendidikan, sebagai berikut : Pengeluaran Pemerintah untuk pembangunan sektor pendidikan seharusnya dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) pada sektor dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Derah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. type: Artikel type: PeerReviewed format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/16223/1/0541021051-abstract.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/16223/2/0541021051-abstrak.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/16223/3/0541021051-kesimpulan.pdf format: text identifier: http://digilib.unila.ac.id/16223/4/0541021051-pendahuluan.pdf identifier: 0541021051, SAMUEL SARAGIH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SMU NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG. Digital Library. relation: http://digilib.unila.ac.id/16223/