The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR, KEWENANGAN DAN KEAHLIAN UNTUK MELAKUKAN PRAKTEK FARMASI (Studi Putusan Nomor: 568/Pid.sus/2014/Pn.Tjk)
Sediaan farmasi banyak dijual bebas di toko-toko obat yang tersebar di berbagai tempat mempersulit pengawasan. Beberapa kali diberitakan dalam media cetak elektronik, terjadi razia yang dilakukan polisi terhadap toko obat. Setelah disita, tidak terdengar kabar, apakah diajukan kepengadilan atau dibebaskan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi dan apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah disajikan dalam bentuk uraian, dibahas dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi dibagi menjadi dua yaitu secara preventif dan represif. Penegakan hukum pidana dengan dua tahap yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap aplikasi dilakukan dengan menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan sediaan farmasi. Tahap eksekusi dilakukan dengan menegakan peraturan yang telah dibuat melalui penerapan pidana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Faktor penghambat penegakan hukum meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan faktor masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah Pihak berwenang diharapkan dapat bersikap proaktif dalam menyikapi maraknya peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar serta meningkatkan pemahaman dan kinerja dalam mencegah peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana , Sediaan Farmasi, Tidak Memiliki Izin Edar.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR, KEWENANGAN DAN KEAHLIAN UNTUK MELAKUKAN PRAKTEK FARMASI (Studi Putusan Nomor: 568/Pid.sus/2014/Pn.Tjk) (File PDF)
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR, KEWENANGAN DAN KEAHLIAN UNTUK MELAKUKAN PRAKTEK FARMASI (Studi Putusan Nomor: 568/Pid.sus/2014/Pn.Tjk) (Other)
HTML Summary of #16421 PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR, KEWENANGAN DAN KEAHLIAN UNTUK MELAKUKAN PRAKTEK FARMASI (Studi Putusan Nomor: 568/Pid.sus/2014/Pn.Tjk)