TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints16421
UR  - http://digilib.unila.ac.id/16421/
A1  - Nur handayani, 1112011276
Y1  - 2015/12/23/
N2  - Sediaan farmasi banyak dijual bebas di toko-toko obat yang tersebar di berbagai
tempat mempersulit pengawasan. Beberapa kali diberitakan dalam media cetak
elektronik, terjadi razia yang dilakukan polisi terhadap toko obat. Setelah disita,
tidak terdengar kabar, apakah diajukan kepengadilan atau dibebaskan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum
pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang
tidak memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek
farmasi dan apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak
pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin
edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif didukung dengan
yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder,
pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Sedangkan pengolahan
data melalui tahap pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data, dan
sistematisasi data. Data yang sudah disajikan dalam bentuk uraian, dibahas dan
dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa penegakan hukum
terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak
memiliki izin edar, kewenangan dan keahlian untuk melakukan praktek farmasi
dibagi menjadi dua yaitu secara preventif dan represif. Penegakan hukum pidana
dengan dua tahap yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap aplikasi dilakukan
dengan menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan sediaan farmasi.
Tahap eksekusi dilakukan dengan menegakan peraturan yang telah dibuat melalui
penerapan pidana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Faktor penghambat
penegakan hukum meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana
dan faktor masyarakat.
Saran dalam penelitian ini adalah Pihak berwenang diharapkan dapat bersikap
proaktif dalam menyikapi maraknya peredaran sediaan farmasi yang tidak
memiliki izin edar serta meningkatkan pemahaman dan kinerja dalam mencegah
peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.
Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana , Sediaan Farmasi, Tidak Memiliki
Izin Edar.
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG
TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR, KEWENANGAN DAN KEAHLIAN
UNTUK MELAKUKAN PRAKTEK FARMASI
(Studi Putusan Nomor: 568/Pid.sus/2014/Pn.Tjk)
AV  - restricted
ER  -