TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints16428
UR  - http://digilib.unila.ac.id/16428/
A1  - Andika Pratama, 1112011038
Y1  - 2015/12/23/
N2  - Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak
berupa 3 tahun kurungan penjara. Dibuatlah perubahan Undang-Undang tersebut
pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.
Permasalahan pada penelitian berikut adalah Mengapa Pemidanaan Berdasarkan
Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pada Pelaku tindak Pidana
Pemerkosaan Terhadap Anak Jauh Lebih Berat Dibandingkan Pasal 81 Undang-
Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Apakah Ancaman
Pemidanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Telah Memenuhi Rasa Keadilan Baik Bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan
yuridis empiris. Adapun sumber data dan jenis data yang dalam penelitian ini
adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan
wawancara terhadap hakim Pengadilan Tinggi Tannjung Karang, Lembaga
Advokasi Perempuan DAMAR dan Kalangan Akademisi Fakultas Hukum
Universita Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pemidanaan
Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pada Pelaku tindak Pidana
Pemerkosaan Terhadap Anak Jauh Lebih Berat Dibandingkan Pasal 81 Undang-Undang
No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebabkan oleh pemberlakuan
undang-undang yang lama belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak
pidana penjatuhan sanksi pidana oleh hakim selama ini dengan menggunakan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 efek jera, rasa takut kepada masyarakat
dimana ancaman pidana minimal yang diberikan hanya 3 tahun kurungan penjara,
dirasa kurang cukup, yang diperoleh mengenai pasal 81 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana sejak tahun 2012 hingga tahun
2014 setiap tahunya semakin bertambah kasus pemerkosaan terhadap
anak,Sehingga, berdasarkan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12
(duabelas) tahun akhirnya diubah dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemberian ancaman pidana bagi pelaku
tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 dirasa sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban karena sudah
mendukung hak-hak dan kewajiban anak yang harus dilindungi, yang mana hak
tersebut merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dijamin kesejahteraannya oleh
Negara Republik Indonesia, hal ini terlihat dari konsideran Undang-Undang
No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan telah berlakunya undangundang
yang baru berarti undang-undang itulah yang di anggap telah sesuai dan
digunakan dalam memutus suatu perkara pidana dalam persidangan.
Kata Kunci : Sinkronisasi, Pemidanaan, Tindak Pidana Pemerkosaan Anak
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - ANALISIS SINKRONISASI PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN ANAK BERDASARKAN PASAL 81
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
AV  - restricted
ER  -