@mastersthesis{eprints16554,
           month = {Juni},
           title = {PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN
DI DAERAH OTONOMI BARU (DOB)
(Dalam Persfektif Penyelenggara Program Kependudukan dan Keluarga
Berencana di Kabupaten Pringsewu)},
          school = {Universitas Lampung},
          author = {1026021055 Zulmat Barniat},
            year = {2015},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/16554/},
        abstract = {Abstract
In a period of regional autonomy, family planning is not always a priority, population control
and development as well as increased the quality of the society local goverment set up an
agency on population and family planning. This study aims to analyze ?the level of
community participation in supporting population development program and family
resilience?. Descriptive qualitative research method with the approach of triangulation data
against officer of BKKBN, PLKB and the communities.
Research shows that community participation in the implementation of family planning
program has been running well, meaning to say that a lot of the community of Family Planing
have consulting to community service independently/private have reached 56\% from all of
the userof acceptor KB, 69\% of majority with the choise are pill and injection. The consept
of Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) as a programe of BKKBN that is plan nationally in
making Norma keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) have not achieved the target
because almost society prefer to choose pill and injection, in participating KB by MKJP. It
because some factors namely; (1)the madical officer (2) it is unfamiliar program of KB
MKJP in certain ethnic (3) the understanding of KB MJKP is still low (4) the cost of service
using KB MKJP; (5) the education of society is still low (PUS) early marriageis some
particular ethnics; (6) the lack of tools and not optimal planning service.
Based on research findings, the problems that it faced by the officer KB in reality are:
(10distance of residence officer KB, (2) infrastructure supporting planning program in every
village, (3) PUS still holding traditional local culture for KB MKJP, (4) the low of economic
level.
Keywords: Society participation, Programe of Population


Abstrak

Dalam masa otonomi daerah program Keluarga Berencana tidak selalu
menjadi prioritas, pengendalian penduduk dan pembangunan serta peningkatan
kualitas penduduk pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan
keluarga Berencana. Penelitian ini bertujuan menganalisis ?tingkat partisipasi
masyarakat dalam mendukung program pembangunan kependudukan dan
ketahanan keluarga?. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan
triangulasi data terhadap petugas BKKBN, PLKB, kelompok mayarakat.
Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan program Keluarga Berencana sudah berjalan dengan baik, dalam arti
masyarakat ber KB sudah banyak yang melakukan konsutasi ke pusat pelayanan
secara mandiri/swasta sudah mencapai 56\% dari total pengguna Aseptor KB,
69\% mayoritas dengan pilihan pil dan suntik. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP) sebagai program BKKBN yang dicanangkan secara Nasional dalam
pembentukan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) belum
memenuhi target dikarenakan masyarakat masih banyak yang lebih memilih pil
dan suntik, dari pada kesertaan KB melalui MKJP. Hal ini disebabkan faktorfaktor;
(1) petugas medis; (2) tidak populernya KB MKJP pada kelompok etnik
tertentu; (3) pemahamanan tentang KB MKJP masih rendah; (4) biaya jasa
pemasangan alat kontrasepsi KB MKJP; (5) Rrendahnya pendidikan masyarakat
(PUS) pernikahan dini di beberapa kelompok etnik tertentu; (6) kurangnya sarana
dan belum optimalnya pelayanan KB.
Berdasarkan temuan penelitian, kendala-kendala yang dihadapi petugas
KB di lapangan adalah: (1) jarak tempat tinggal petugas KB, (2) sarana dan
prasarana pendukung program KB di setiap desa, (3) PUS masih memegang adat
budaya daerah setempat tabu untuk ber-KB MKJP), (4) tingkat ekonomi
prasejahtera (pra-KS).
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kependudukan.}
}