The repository administrator has not yet configured an RDF license.
GOVERNANCE DALAM PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SUATU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO
ABSTRAK Reformasi birokrasi dalam penempatan aparatur Pegawai Negeri Sipil pada suatu jabatan struktural pada umumnya belum menerapkan prinsip-prinsip governance. Hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada prasurvey yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Peneliti masih menemui adanya ketidaksesuaian antara PNS yang menduduki jabatan struktural dengan latar belakang pengetahuan atau pendidikan yang dimilikinya. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan pada penelitian ini adalah mengapa penempatan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Metro belum berperspektif governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam keputusan penempatan Pegawai Negeri Sipil pada jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kota Metro. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga fokus yang dipakai, yaitu akuntabilitas, transparansi dan aturan hukum, prinsip aturan hokum belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena faktor loyalitas dan kedekatan pada pimpinan menjadi salah satu media atau alasan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengangkatan seseorang dalam jabatan. Baperjakat hanya sebatas memberikan masukan dan saran serta pertimbangan dalam ptoses pengangkatan dalam jabatan, sementara untuk keputusan final adalah kewenangan mutlak Kepala Daerah. Kata kunci : governance, penempatan, jabatan struktural ABSTRACT Bureaucratic reform in the placement of the apparatus of Civil Servants in a structural position in general have yet to implement the principles of governance. It is based on data obtained by researchers at prasurvey conducted in the city government Metro. Researchers still see the discrepancy between structural positions of civil servants with knowledge or educational background they have. Therefore, the authors raise the issue in this study is why the placement of Civil Servants on structural offices at Metro City Government Environmental governance perspective yet. The aim of this study was to obtain reasons or considerations used in the placement decision of the Civil Service on structural offices at the Metro City government. This research approach is qualitative descriptive. Data were collected through observation, interviews and documentation. The data analysis technique is qualitative. The results showed that of the three focus used, namely accountability, transparency and the rule of law, the principle of the rule of law has not been implemented to the fullest. This is because the factors of loyalty and closeness to the leadership became one of the media or the reasons and considerations in the decision making the appointment of someone in the office. Baperjakat only limited to providing input and suggestions and considerations in the appointment ptoses in position, while the final decision is the absolute authority of the Regional Head. Keywords: governance, placement, structural positions
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG
GOVERNANCE DALAM PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SUATU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO (File PDF)
GOVERNANCE DALAM PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SUATU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO (Other)
HTML Summary of #16557 GOVERNANCE DALAM PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SUATU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO