%A 0812011027 Fajar Afriliyanto S.
%T ANALISIS PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 2008
(Studi di Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung)
%X Sebagian korban tindak pemerkosaan saat ini adalah anak di bawah umur. Dengan
disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
ternyata belum dapt memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak.
Pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan hukum kepada anak sebagai korban
tindak pidana pemerkosaan saat ini belum berjalan sebagaimana diamanatkan
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi dan Bantuan Hukum. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan permasalahan: a) Bagaimanakah pelaksanaan
pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008. b) Apakah faktor
penghambat pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak
pidana pemerkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif? dan
yuridis empiris. Sumber berasal dari studi kepustakaan dan hasil wawancara
dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, dan Dosen
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang
diperoleh kemudian diolah melalui proses klasifikasi data, editing, interpretasi,
dan sistematisasi. Data yang telah diolah kemudian akan dianalisis secara
kualitatif. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Pelaksanaan pemberian restitusi
kepada anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 44 Tahun 2008 dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu
apabila permohonan diajukan sebelum pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (sebelum
tuntutan dibacakan) maka LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta
keputusan dan pertimbangannya kepada Penuntut Umum dan apabila permohonan
diajukan setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka LPSK menyampaikan
permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan
yang berwenang. Faktor penghambat pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak
sebagai korban tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
44 Tahun 2008, yaitu pengetahuan masyarakat yang masih kurang dan belum
memadainya sarana, prasarana, anggaran maupun sumber daya manusia yang
dimiliki LPSK dalam menyampaikan informasi dan pelayanan kepada publik.
Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya para stakeholder yang ada dapat
segera mungkin untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban termasuk juga merevisi
peraturan pelaksanaannya diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi
dan Korban.
Kata kunci: pemberian restitusi, anak, korban tindak pidana pemerkosaan.
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2015
%I FH
%L eprints16560