@misc{eprints16778,
           month = {Desember},
           title = {ANALISIS PENJATUHAN PIDANA MINIMAL TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA
NOMOR: 32/Pid.TPK/2014/PN.TJK},
          author = {1112011241 Mia Nasya Tamara },
         address = {Universitas Lampung},
       publisher = {Fakultas Hukum},
            year = {2015},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/16778/},
        abstract = {ABSTRAK
ANALISIS PENJATUHAN PIDANA MINIMAL TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA
NOMOR: 32/Pid.TPK/2014/PN.TJK
Oleh
MIA NASYA TAMARA
Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi yang berdampak pada kerugian
keuangan negara, sehingga pelakunya harus dihukum maksimal. Permasalahan
penelitian ini adalah: Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Perkara Nomor:
32/Pid.TPK/2014/PN.TJK? Apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana
korupsi dalam Perkara Nomor: 32/Pid.TPK/2014/PN.TJK telah memenuhi rasa
keadilan masyarakat?
Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis
empiris. Jenis data menggunakan data sekunder dan data primer. Narasumber
penelitian terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada
Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Perkara Nomor:
32/Pid.TPK/2014/PN.TJK sesuai dengan teori keseimbangan, yaitu hakim
mempertimbangan keseimbangan antara perbuatan terdakwa yang melakukan
tindak pidana korupsi dana tilang, dengan ketentuan hukum khususnya Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu majelis hakim
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rika Aprilia dengan pidana penjara
selama 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
subsidair selama 3 bulan kurungan. Selain itu hakim juga menjatuhkan pidana
uang pengganti sebesar Rp. 1.418.479.500 (satu miliar empat ratus delapan belas
juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah). Putusan tersebut
memenuhi teori keseimbangan antara kesalahan terdakwa, ketentuan undangundang
serta hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Putusan hakim terhadap
pelaku tindak pidana korupsi dalam Perkara Nomor: 32/Pid.TPK/2014/PN.TJK
terhadap rasa keadilan masyarakat, karena tindak pidana korupsi merupakan
kejahatan luar biasa yang seharusnya penanganan perkaranya dilakukan secara
Mia Nasya Tamara
luar biasa pula, dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana
tersebut, seharusnya dipidana sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang
dilakukan, sehingga tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang
mengharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Saran dalam penelitian ini adalah: Majelis hakim yang menangani tindak pidana
korupsi disarankan lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap
pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan
berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Hakim dalam
menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi disarankan untuk
mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana,
kepentingan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan
besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.
Kata Kunci: Penjatuhan, Pidana Minimal, Korupsi}
}