The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORTNYA MENURUT SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 642 TAHUN 2002
Kebijakan Barang Yang Diatur Tata Niaga Importnya menurut Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.642 Tahun 2002 pada dasarnya merupakan perubahan lampiran I nomor urut 108 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 230/MPP/kep/7/1997. Sebelumnya terdapat ketentuan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimport hanyalah barang yang tergolong limbah, namun dengan peraturan baru pakaian bekas import termasuk pada barang yang dilarang tata niaga importnya dalam bentuk apapun. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa pakaian bekas import dianggap merendahkan harkat martabat bangsa Indonesia, melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh negatif pasar global, serta upaya untuk mencegah penularan penyakit berbahaya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan barang yang diatur tata niaga importnya pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Wilayah Lampung dan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn. Esha Enanda Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan barang yang diatur tata niaga importnya pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai Wilayah Lampung dan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung tidak berjalan. Analisis implementasi pada penelitian ini didasarkan pada 6 indikator. Pada indikator pertama, tujuan dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sehingga menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak berjalan. Pada indikator kedua, secara umum memiliki kualitas cukup baik namun kompetensi implementator kebijakan pada dua instansi masih belum sesuai dengan disiplin ilmu yang diperlukan sehingga menyebabkan implementasi kebijakan tidak berjalan. Pada indikator ketiga, implementator kebijakan belum sepenuhnya mampu mencerminkan karakteristik radikal, keras, dan tegas pada sanksi hukum sehingga mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan. Pada indikator keempat, kebijakan dinilai tidak menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang dihadapi Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan Dinas perdagangan Kota Bandar Lampung sehingga mempengaruhi sikap/kecendrungan pelaksana kebijakan di lapangan yang mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan. Pada indikator kelima, koordinasi yang dibangun tidak efektif dikarenakan tidak adanya komitmen yang kuat sehingga mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan. Pada indikator keenam, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dinilai belum kondusif sehingga mengakibatkan implementasi kebijakan tidak berjalan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Barang Yang Diatur Tata Niaga Importnya ANALYSIS OF GOODS POLICY IMPLEMENTATION REGULATED ITS IMPORT TRADE SYSTEM ACCORDING TO DECREE OF TRADE MINISTER NO. 642 2002 By Esha Enanda The Goods policy which Regulated trade system of its import according to Trade Minister Decree No. 642 of 2002 is basically a change of an attachment I with serial number 108 of Trade Minister Decree No. 230/MPP/kep/7/1997 which originally had a provision that used clothing imported is waste classified. It is stated as no longer valid and used clothing imported as prohibited goods classified, including the trading system of import in any form. This policy is determined based on the consideration that the used clothing import deemed degrading the dignity of the Indonesian nation, protect the interests of the national economy from the negative effects of the global market, and preventing the transmission of dangerous diseases. The aim of this research was to find out the policy implementation process of goods which regulated the trade system of its import at the Directorate General of Customs and Excise of lampung and Bandar Lampung Trading Department. The method used in this research was a qualitative research. Esha Enanda The results showed that the implementation of goods policy regulated the trade system of its import at the Directorate General of Customs and Excise and trading department of Bandar Lampung did not run. Implementation analysis in this research was based on six indicators. The first indicator, the objective was not considered appropriate to the situation and condition of the people, causing the implementation of the policy did not run. The second indicators, generally have a fairly good quality but the policy implementer competence for two agencies were still not in accordance with the necessary disciplines, resulting policy implementation did not run. The third indicator implementing agency, implementer of the policy had not been fully able to reflect the characteristics of a radical, hard and firm on legal sanctions, resulting policy implementation did not run. The fourth indicator / tendency implementers, policy judged did not touch the needs, desires, or problems to be faced by the Directorate General of Customs and Excise and Bandar Lampung trading Department that affecting the attitude/ tendency implementing policies on the field that resulted the policy implementation did not run. The fifth indicators inter-organizational communication, coordination built ineffective due to the absence of a strong commitment resulting policy implementation did not run. The sixth indicators, social, and political considered did not conducive, resulting policy implementation did not run. Keywords: Implementation, Policy, Goods regulated trade system of its import.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORTNYA MENURUT SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 642 TAHUN 2002 (File PDF)
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORTNYA MENURUT SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 642 TAHUN 2002 (Other)
HTML Summary of #16786 ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORTNYA MENURUT SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 642 TAHUN 2002