title: RESTRUKTURISASI BIROKRASI PADA KANTOR PEMERINTAH  KOTA BANDARLAMPUNG
creator: 0826021052, Riko Firmansyah
subject:  
description: ABSTRAK.    Konsekuensi implementasi Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan derivasinya,  mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan restrukturisasi pada birokrasinya.  Sesuai dengan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan, maka  Restrukturisasi Birokrasi harus mampu menciptakan pengembangan Good  Governance di tingkat lokal.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui apakah restrukturisasi  birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung mengarah  pada pengembangan Good Governance, khususnya dalam rangka pengembangan  Good Governance di tingkat daerah, khususnya dilihat dari aspek kompetensi  administrasi, transparansi dan efisiensi dari Birokrasi Pemerintah Daerah.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu  menginterpretasikan dan menggambarkan dengan pemahaman intelektual tentang  keadaan objek sesuai data dan informasi yang ditemukan di lapangan.  Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan analisa peneliti dapat di simpulkan  bahwa restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota  Bandarlampung ternyata tidak mengarah pada pengembangan good governance,  baik dilihat dari prosesnya maupun hasil restrukturisasinya. Proses restrukturisasi  birokrasi dilakukan dengan cara tertutup atau terbatas hanya dilakukan oleh  struktur formal, yaitu Birokrasi (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (legislatif). Restrukturisasi birokrasi formulasinya juga dominan  didasarkan pada pertimbangan kepentingan subjetif birokrat. Hasil restrukturisasi  belum dapat mewujudkan peningkatan kompetensi lembaga dan kompetensi  personil, karena dalam praktek birokrasi ternyata masih ditemukan realitas  duplikasi atas tugas dan tanggung jawab antar satuan. Distribusi personil belum  mengacu pada prinsip “The Right Man on The Right Place” dan dalam promosi  personil dominan masih didasarkan pada aspek senioritas bukan kompetensi.  Restrukturisasi birokrasi belum dapat mewujudkan peningkatan transparansi dari  Birokrasi Pemerintah Daerah, karena secara formal aspek transparansi tidak  diakomodasi di dalam tugas pokok dan fungsi organisasi dan secara praktis,  aktivitas birokrasi masih tertutup dan cenderung pro status quo. Restrukturisasi  Birokrasi juga belum dapat mewujudkan peningkatan efisiensi, karena  restrukturisasi ternyata tidak membuat Birokrasi Pemerintah Kota Bandarlampung  semakin efisien, baik dalam penggunaan dana publik untuk keperluan birokrasi  maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Kata Kunci: restrukturisasi, good governance, kompetensi administrasi,   transparasi, dan efisiensi
date: 2012-02-13
type: Artikel
type: PeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/17369/1/0826021052-abstract.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/17369/2/0826021052-abstrak.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/17369/3/0826021052-kesimpulan.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/17369/4/0826021052-pendahuluan.pdf
identifier:   0826021052, Riko Firmansyah  (2012) RESTRUKTURISASI BIROKRASI PADA KANTOR PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG.  Digital Library.       
relation: http://digilib.unila.ac.id/17369/