@article{eprints17661,
           month = {Januari},
           title = {PENYELESAIAN KONFLIK HIZBULLAH ? ISRAEL DI LIBANON OLEH
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL},
          author = {Asta Bratawijaya 0412011102},
            year = {2012},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/17661/},
        abstract = {Abstrak

Konflik bersenjata di Libanon antara kelompok bersenjata Hizbullah dengan Israel
terjadi pada Bulan Juli-Agustus 2006. Salah satu organisasi internasional yang berwenang
menyelesaikan konflik tersebut adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Masalah yang
timbul dari pernyelesaian konflik Hizbullah-Israel oleh PBB adalah bagaimana peranan PBB
menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel di Libanon dan apakah peranan serta usaha-usaha
yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel di Libanon telah
berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik dalam hukum internasional. Tujuan dari
penulisan karya ilmiah ini adalah menganalisis dasar hukum PBB ikut serta dalam
menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel di Libanon dan peranan dan usaha-usaha yang
dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel.
Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data
sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka bahan hukum internasional
yang relevan dengan masalah. Data tersebut diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan,
penyusunan, sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang
diidentifikasi dari rumusan masalah. Hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan
kemudian dilakukan pembahasan.
Hasil penelitian menunjukkan peranan PBB dalam menyelesaikan konflik HizbullahIsrael adalah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1701 yang membentuk operasi
peace keeping berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB. Peranan dan usaha penyelesaian konflik
yang ditempuh oleh PBB sepanjang mengenai penghentian permusuhan, menegakkan
integritas dan kedaulatan Pemerintah Libanon dengan mengirim tentara Libanon dan pasukan
perdamaian UNIFIL, menarik mundur tentara Israel, dan menyerukan kepada negara-negara
lain untuk membantu memulihkan keadaan Libanon telah sesuai dengan ketentuan Piagam
PBB yang memuat prinsip penyelesaian konflik yaitu prinsip itikad baik, larangan
penggunaan kekerasan dan penghormatan atas kedaulatan dan integritas negara, sedangkan
tindakan PBB yang tidak sesuai adalah menolak permintaan pemerintah Libanon pada awal
konflik, tidak melucuti senjata Hizbullah dan tidak memberikan sanksi kepada negara Israel
yang melakukan agresi yang merupakan pelanggaran dari prinsip itikad baik, larangan
penggunaan kekerasan, penghormatan atas kedaulatan dan integritas negara serta netralitas.}
}