%0 Journal Article
%A 0512011097, ASWAN ABDUL RACMAN
%D 2012
%F eprints:17675
%J Digital Library
%T ANALISIS BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP UNTUK MENDUGA  ADANYA TINDAK PIDANA GUNA DILAKUKAN PENYIDIKAN OLEH  KEPOLISIAN MENURUT KUHAP
%U http://digilib.unila.ac.id/17675/
%X Abstrak    Pelaksanaannya sering terjadi perbedaan penafsiran mengenai bukti awal untuk  menangkap seseorang. Ada beberapa kasus yang bertentangan menurut banyak  pihak yang meragukan kebenaran bukti awal, namun polisi melakukan  penangkapan dan pada kasus lain yang menurut banyak pihak terdapat bukti awal  namun penyidik tidak melakukan penangkapan. Permasalahan penulisan skripsi  ini adalah bagaimana kriteria bukti permulaan yang cukup untuk menduga  adanya tindak pidana guna dilakukan penyidikan dan apakah upaya yang dapat  dilakukan oleh seseorang yang diduga pelaku tindak pidana dalam hal ditangkap  tanpa didasari oleh bukti permulaan yang cukup.  Tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini adalah mengetahui kriteria bukti  permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana guna dilakukan  penyidikan dan upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang yang diduga pelaku  tindak pidana dalam hal ditangkap tanpa didasari oleh bukti permulaan yang  cukup. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah dengan melakukan  pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pengumpulan data digunakan  metode wawancara.  Hasil penelitian dan pembahasan kriteria bukti permulaan yang cukup untuk  menduga adanya tindak pidana guna dilakukan penyidikan, Penyidik berpedoman  pada Peraturan Kapolri dan KUHAP. Upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang  yang diduga pelaku tindak pidana dalam hal ditangkap tanpa didasari oleh bukti  permulaan yang cukup adalah praperadilan, yang merupakan wewenang  pengadilan negeri.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyarankan Pembuat  peraturan perundang-undangan lebih rinci dalam mengatur ketentuan dan batasanbatasannya agar tidak terjadi penafsiran yang salah oleh penegak hukum,  profesionalisme dan moral aparat penegak hukum harus baik, agar dalam suatu  proses penanganan suatu kasus tidak terjadi penyimpangan serta sesuai dengan  hukum