title: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH  ANGGOTA KEPOLISIAN  (Studi Pada Poltabes Bandar Lampung)
creator: 0642011136, DEWI JULI YANTI
subject:  
description: Abstrak    Anggota Polri dituntut untuk melaksanakan perannya secara profesional yang di dukung oleh  kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi juga sangat ditentukan  oleh perilaku terpuji setiap Anggota Polri di tengah masyarakat. Namun dalam kenyataannya  banyak sekali anggota Polri yang berprilaku melawan hukum dengan melakukan tindak  pidana seperti pencabulan. Dalam penanganannya terhadap Anggota Polri yang melakukan  tindak pidana pencabulan penegakan hukumnya berbeda dengan masyarakat biasa. Dalam  penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimanakah penegakan hukum  terhadap tindak pidana pencabulan oleh Anggota Kepolisian dan faktor-faktor penghambat  penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh Anggota Kepolisian.  Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan  yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh dari  wawancara dengan responden dan data sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka.  Penarikan sample dilakukan dengan menggunakan metode proposional purposive sampling,  yaitu penentuan sekelompok subjek yang didasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan  yang telah ditetapkan serta sesuai ciri-ciri tertentu dan proporsi pada masing-masing  responden yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka didapat kesimpulan  bahwa penegakan hukum pidana terhadap Anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan  dilakukan dengan sidang peradilan umum yang diproses sesuai dengan tahapan-tahapan yang  sama dengan masyarakat biasa bila melakukan tindak pidana. Selain itu, Anggota Polri  pelaku tindak pidana pencabulan juga mendapat hukuman yang berasal dari dalam lembaga  kepolisian yang dapat diproses melalui ketentuan disiplin atau kode etik profesi Polri. Bila  tindak pidana itu dianggap sebagai suatu pelanggaran, maka Anggota Polri tersebut terkena  sidang disiplin. Namun, apabila tetap dianggap sebagai tindak pidana, maka Anggota Polri  tersebut akan disidangkan melalui Sidang Komisi  Kode Etik Profesi Polri. Hukuman yang diterima Anggota Polri yang berasal dari dalam  lembaga Polri terhadap Anggota Polri pelaku tindak pidana ditentukan oleh Ankum yang  telah diberi wewenang oleh Kapoltabes untuk menangani kasus tersebut.  Selanjutnya sebagai rekomendasi dari penelitian yang dilakukan, maka diajukan saran :  perlunya diberikan penyuluhan terhadap masyarakat, agar jangan ragu-ragu melaporkan atau  mengadukan Anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Karena Polri membutuhkan  masukan dan kerjasama dengan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu dari kepolisian.   Dewi Juli Yanti  Polri perlu meningkatkan adanya penyuluhan baik itu mengenai Peraturan Pemerintah,  keputusan-keputusan Kapolri maupun pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia agar  Anggota Polri dapat memiliki lebih banyak pengetahuan tentang hukum dan mengurangi  adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri yang tiap tahunnya makin  bertambah. Perlunya keterbukaan terhadap masyarakat mengenai proses diperadilan umum  maupun hukuman yang berasal dari dalam instansi kepolisian sendiri. Adanya ketentuan yang  jelas mengenai hukuman terhadap Anggota Polri yang terkena sidang disiplin maupun sidang  kode etik tidak hanya berdasarkan keputusan Ankum.
date: 2012-01-14
type: Artikel
type: PeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/17754/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/17754/2/kesimpulan.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/17754/3/PENDAHULUA1.pdf
identifier:   0642011136, DEWI JULI YANTI  (2012) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Pada Poltabes Bandar Lampung).  Digital Library.       
relation: http://digilib.unila.ac.id/17754/