TY  - JOUR
ID  - eprints17759
UR  - http://digilib.unila.ac.id/17759/
A1  - 0642011288, NURAINI CHAIRUNISA
Y1  - 2012/01/14/
N2  - Keberlakuan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam pengajuan tuntutan pidana di
sidang pengadilan berada di tangan JPU bukan berada di tangan lembaga kejaksaan,
mengandung makna bahwa penentuan berat ringannya tuntutan pidana yang akan dijatuhkan
kepada terdakwa berdasarkan asas peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan tugas
dan wewenang JPU, bukan tugas dan wewenang lembaga kejaksaan. Pengamatan penulis
terhadap pelaksaan penuntutan pidana yang dilakukan oleh JPU di Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung menunjukkan, bahwa penentuan tuntutan pidana terhadap terdakwa bukan berada di
tangan JPU, melainkan berada di tangan pimpinan kejaksaan, bahkan berada di tangan Jaksa
Agung. JPU hanya berhak mengajukan usul kepada Kepala Kejaksaan Negeri. 
JF  - Digital Library
TI  - ASAS PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK DALAM KONTEKS
PRAKTIK PENENTUAN TUNTUTAN PIDANA OLEH KEJAKSAAN DI INDONESIA
AV  - public
ER  -