@article{eprints17796,
           month = {Januari},
           title = {POLA PENGAWASAN KOMISI D DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN
(Studi Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kemiling Bandar Lampung)},
          author = {Ahmad Nuryani NN},
            year = {2012},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/17796/},
        abstract = {Abstrak

DPRD Kota Bandar Lampung sebagai refresentasi dari masyarakat Kota Bandar
Lampung salah satu fungsinya melakukan pengawasan terhadap segala sektor
pelayana publik. DPRD Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2003, DPRD membentuk alat kelengkapan untuk membidangi
masing-masing tugas yang telah ditentukan. Salah satu alat kelengkapan tersebut
adalah Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas dan
kewenangan membidangi kesejahteraan rakyat dari berbagai sektor pelayanan
publik. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana mekanisme dan pola pengawasan
Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung terhadap sektor pelayanan publik
kesehatan pada Puskesmas Kemiling.
Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan
pola pengawasan yang dilakukan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung dalam
bidang kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan
Kemiling. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan mengkorelasikan hasil
angket terhadap hasil tinjauan langsung lapangan serta dokumen tertulis yang ada
pada objek peneitian yaitu Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung dan
Puskesmas Kemiling. Dokumen-dokumen tersebut adalah berita acara rapat,
berita acara kunjungan kerja dan profil Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung
serta profil Puskesmas Kecamtan Kemiling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan Komisi D DPRD
Kota Bandar Lampung adalah Rapat kerja komisi dengan Satuan Kerja (Satker)
Pemerintah, Kunjungan Kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum (public hearing),
Pengaduan Masyarakat. Semua mekanisme tersebut hanya rapat dengar pendapat
umum yang tidak pernah dilakukan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung
dikarenakan rapat dengar pendapat umum akan melibatkan berbagai elemen
masyarakat sehingga di khawatirkan sangat sulit untuk mencapai tujuan dari
publik hearing. Pola pengawasan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan
bahwa pola pengawasan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung dilakukan
dengan pola aktif dan pola pasif baik secara kelembagaan maupun secara
personal. Hambatan pelaksanaan pengawasan dari hasil penelitian adalah belum
tersusunnya Agenda pengawasan DPRD, Belum adanya standard an sistem serta
prosedur baku pengawasan DPRD, Partisipasi masyarakat belum Optimal. Hal ini
menyebabkan pengawasan Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung masih
bersifat sporadik.

Abstract

DPRD at Bandar Lampung city as representation from society at Bandar Lampung
city has functions to do the supervision to all sectors in public service. DPRD at
Bandar Lampung city. Based on number in law 22 year 2003, DPRD form
equipment to hold each task that determined. One of that equipment is committee
D DPRD at Bandar Lampung city that has task and authority side of people?s
welfare from various public services? sectors. This research will study how does
mechanism and supervision pattern of committee D DPRD at Bandar Lampung
city towards health?s public service sector in Puskesmas Kemiling.
The aim and benefit of this research is to detect mechanism and supervision
pattern which is done by committee D DPRD at Bandar Lampung city in healthy
side at society healthy centre of (Puskesmas) at Kemiling District. These research
methods is qualitative with correlation inquiry result towards observation result
and document in object research that existing in committee D DPRD at Bandar
Lampung city and Puskesmas Kemiling. The documents are agenda of meeting,
work visit program and committee profile D DPRD at Bandar Lampung city and
profile of Puskesmas on Kemiling district.
Research result shows that supervision mechanism of committee D DPRD at
Bandar Lampung city is working meeting of committee with work unit (Satker)
government, work visit, Public Hearing, and society accusation. all of that
mechanisms is only meeting to hear public opinion which is never be done by
committee D DPRD at Bandar Lampung city that caused of meeting hear public
opinion that it will involve various society element. So it feels very difficult to
achieve the aim from public hearing. Supervision pattern based on research result
shows that committee supervision pattern D DPRD at Bandar Lampung city done
with active pattern and passive pattern according to personal institute or personal.
Supervision execution obstacle from research result is not supervision agenda
DPRD yet, there is not standards system with supervision standard procedure
DPRD, society participation does not optimal yet. It cause the committee
supervision D DPRD at Bandar Lampung city is still sporadic.}
}