%0 Journal Article
%A NN, Kartika Agustina
%D 2012
%F eprints:17822
%J Digital Library
%T PERANAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  (PPAT) DALAM PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH  (Studi di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur )
%U http://digilib.unila.ac.id/17822/
%X ABSTRAK.    Peran Camat sebagai PPAT Sementara didefinisikan secara jelas dan legal dalam  PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  yang mengatur bahwa tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian  pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan  hukum tertentu mengenai hak tanah atau hak bagi pendaftaran perubahan data  pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Selain itu  kedudukan Camat sebagai PPAT juga diatur dalam Peraturan Menteri  Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999. Dengan berpedoman pada PP No.37  Tahun 1998 tersebut serta ditinjau dari aspek geografis, demografi, sosial budaya,  dan sejarah Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, maka  peneliti memilih fokus penelitian pada dua objek utama, yaitu Jual-Beli dan  Peralihan hak karena pewarisan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Camat Sebagai Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah,  dimana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten  Lampung Timur. Selain itu juga untuk melihat seberapa efektif dan efisien  peranan Camat sebagai PPAT dalam mengakomodir kepentingan masyarakat  Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur mengenai masalah  pendaftaran hak-hak atas tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah metode deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan camat telah cukup  baik melaksanakan perannya sebagai PPAT Sementara dalam pemeliharaan data  pendaftaran tanah karena Jual-Beli dan Pewarisan. Namun demikian masih  ditemukan beberapa hambatan dan kekurangan yang terjadi pada prakteknya,  antara lain terletak pada proses pemeriksaan objek, proses penandatangan akhir  pada Akta yang tidak lengkap, dan mengenai tidak adanya peraturan tertulis yang  jelas dan sah secara hukum mengenai biaya pembuatan Akta. Oleh karena itu,  Camat harus bersikap lebih profesional dan cermat dalam menjalankan tugasnya.  Selain itu, diperlukan juga peraturan tertulis dan legal yang mengatur tentang  biaya pemeliharaan data pendaftaran tanah tersebut.