title: PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENGADAAN BARANG  SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA  (Studi pada Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2008 dan No. 01/KPPU-L/2008)
creator: 0242011032, Faishal Rahman Eka Saputra
subject:  
description: Abstrak    Konspirasi usaha atau persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan  oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dan atau pihak lain dengan maksud  untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang  bersekongkol yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dalam  Undang-Undang Anti Monopoli. Undang-Undang Anti Monopoli melarang  kegiatan persekongkolan yang salah satu bentuknya adalah persekongkolan untuk  mengatur pemenang tender. Meskipun Undang-Undang Anti Monopoli melarang  kegiatan tersebut, namun hal tersebut masih saja terjadi. Salah satunya terjadi  pada tender pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB RSUD Kabupaten  Buleleng, Singaraja, Bali Tahun Anggaran 2007. Perkara ini telah diputus dan  ditetapkan oleh KPPU dalam surat putusan nomor 15/KPPU-L/2008, dan pada  tender pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB Program Upaya Kesehatan  Perorangan Badan Pengelolaan RSUD dr. Soesilo Kab. Tegal Dana Tugas  Pembantuan Tahun 2007. Perkara ini juga telah diputus dan ditetapkan oleh  KPPU dalam surat putusan nomor 01/KPPU-L/2008. Berdasarkan hal tersebut,  maka penelitian ini bertujuan mempelajari dan menganalis Putusan KPPU No.  01/KPPU-L/2008 dan Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2008 tersebut mengenai  tata cara penanganan perkara, bentuk persekongkolan yang terjadi dalam  pelaksanaan tender tersebut dan uapaya hukum dari putusan tersebut.  Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian  deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatifterapan (applied law approach) dengan tipe judicial case study. Data yang  digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, tersier dan  sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen.  Setelah data didapat, selanjutnya data diolah dengan tahap pemeriksaan data,  rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Selanjutnya data dianalisis secara  kualitatif.  Faishal Rahman Eka Saputra  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses penyelesaian  perkara dilakukan KPPU dengan mengacu pada Peraturan KPPU No. 1 Tahun  2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang dimulai dengan  laporan yang masuk ke KPPU. Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan dan  lanjutan, Komisi mendapatkan bukti bahwa benar telah terjadi pelanggaran Pasal  22 Undang-Undang Anti Monopoli dan memenuhi semua unsur persekongkolan  dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli. Komisi menetapkan 8 (delapan)  Terlapor dalam perkara No. 15/KPPU-L/2008 dan 5 (lima) terlapor dalam perkara  No. 01/KPPU-L/2008 serta memberikan sanksi administratif dan denda. Bentuk  persekongkolan yang terjadi pada putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2008 adalah  gabungan antara persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal.  Sedangkan pada putusan KPPU No. 01 /KPPU-L/2008 persekongkolan yang  terjadi hanyalah persekongkolan horizontal. Penjatuhan sanksi hukum pada  putusan KPPU No. 01/KPPU-L/2008 dan putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2008  adalah menyatakan para terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22  Undang-Undang Anti Monopoli. Para terlapor dilarang mengikuti tender di  wilayah hukum tersebut, serta menghukum terlapor dengan membayar denda yang  harus disetorkan ke kas negara.
date: 2012-01-14
type: Artikel
type: PeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/17834/1/BAB%20I.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/17834/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/17834/2/BAB%20V.pdf
identifier:   0242011032, Faishal Rahman Eka Saputra  (2012) PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENGADAAN BARANG SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi pada Putusan KPPU No. 15/KPPU-L/2008 dan No. 01/KPPU-L/2008).  Digital Library.       
relation: http://digilib.unila.ac.id/17834/