TY  - JOUR
ID  - eprints17883
UR  - http://digilib.unila.ac.id/17883/
A1  - Nn, Hafni Mariana Harahap
Y1  - 2009/01/14/
N2  - Lahirnya kebijakan otonomi daerah mengindikasikan sistem pemerintahan ke arah
yang lebih desentralisasi, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih diserahkan
kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan asas
otonomi yang luas nyata dan bertanggungjawab, oleh karena itu pemerintah daerah harus
memiliki sumber daya keuangan yang handal yang terletak pada kemampuan daerahnya
dalam mengatur, mengelola, menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan
menggunakannnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.
Kenyataannya kebanyakan daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam melaksanakan amanah
otonomi daerah dihadapkan pada rendahnya kapasitas fiskal daerah yang dapat dilihat dari
minimya Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dibandingkan dengan perolehan subsidi dari
pusat. Akibatnya semakin besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan
pemerintah pusat, agar masalah tersebut tidak membawa pengaruh negatif kepada prospek
penyelenggaraan otonomi daerah ke depannya, maka untuk mengatasinya, diperlukan suatu
manajemen baru dalam keuangan daerah melalui pengambilan strategi khusus.
Penelitian ini mengambil studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Tengah pasca pembentukan daerah otonomnya sejak tahun 1999, dengan tujuan untuk
mendeskripsikan sekaligus menganalisis strategi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerahnya untuk mendukung implementasi otonomi
daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat yang
dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan strategi yang
telah dirumuskan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi.
Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga hal yakni reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil pengumpulan dan pengolahan data diketahui bahwa pemerintah Kabupaten
Lampung Tengah masih memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan peningkatan
kapasitas fiskal, yakni: (1) minimnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
disebabkan oleh beberapa faktor yakni, banyaknya objek retribusi daerah yang belum
optimal, minimnya persentase penerimaan pajak daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
belum berperan signifikan, (2) rendahnya sarana dan prasarana untuk mewujudkan (eGovernment) dalam memberikan pelayanan, (3) Sistem pemerintahan yang kaya struktur
namun miskin fungsi, (4) Bantuan specific grants yang bersifat sentralisasi, (5) kecilnya
jumlah pemasukan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk mengatasi berbagai
permasalahan tersebut pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengembangkan berbagai
kebijakan dan strategi yakni: (1) strategi meningkatkan kompetensi manajemen dan kualitas
sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, (2) strategi perbaikan sistem
perpajakan, (3) strategi pembuatan peraturan daerah (perda) yang baru, (4) strategi revisi
ulang peraturan daerah (perda), (5) strategi pengetatan sanksi atas pajak dan retribusi (6)
strategi cut-off (pemangkasan terhadap dana belanja), (7) strategi pengembangan kerjasama,
(8) strategi penyusunan anggaran dengan berbasis kinerja (ABK), (9) strategi pengembangan
bisnis masyarakat daerah. Namun demikian pemerintah Kabupaten Lampung Tengah masih
mengalami kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan strategi tersebut baik dari internal
ataupun eksternal. Sebagai faktor penghambat internal yakni: (1) minimnya ketersediaan
anggaran daerah, (2) kurangnya kuantitas dan skill (kualitas) para sumber daya aparatur
dibidang keuangan, (3) kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pajak dan retribusi.
Sedangkan faktor penghambat dari segi eksternal yakni (1) kurangnya pengawasan dari
masyarakat dan media massa, (2) kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam
membayar pajak dan retribusi, (3) keamanan dan lingkungan masyarakat yang tidak kondusif,
(4) tingginya derajat sentralisasi dalam perpajakan, (5) kebijakan pemerintah terkait pinjaman
daerah, (6) lemahnya penegakan hukum dalam pemberian sanksi terhadap wajib pajak dan
wajib retribusi yang menunggak.
Kata Kunci: Otonomi Daerah dan Kapasitas Fiskal
JF  - Digital Library
TI  - STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS FISKAL DALAM MENDUKUNG
IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009)
AV  - public
ER  -