%A RONAL SAPUTRA 0442011194
%J Digital Library
%T PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN
(Studi Putusan Perkara No.49/Pid.B/2009/PN.GS)
%X Abstrak

Perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu tindak pidana yang terjadi antara
individu dengan individu yang lain. Tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan
memang tidak merugikan korban secara fisik tetapi sangat merugikan korban
secara moril dan materiil. Korban yang dirugikan akan merasakan rasa malu,
cemas, dan bahkan akan merasa takut. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku perbuatan tidak menyenangkan harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana. Permasalahan
dalam penulisan ini adalah: a) bagaimanakah pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku perbuatan tidak menyenangkan. b) apakah yang menjadi
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana
perbuatan tidak menyenangkan. Lingkup pembahasan penelitian ini adalah
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan tidak menyenangkan
dalam studi putusan perkara Nomor 49 / Pid.B / 2009 / PN.GS.
Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis
empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang
bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara dengan responden yang terdiri
dari dua orang hakim, panitera, dan dosen fakultas hukum unila, dan data
sekunder bersumber dari kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis
kualitatif, kemudian diambil kesimpulan secara induktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut: a) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
dalam putusan perkara Nomor 49 / Pid.B / 2009 / PN.GS yaitu dengan terdakwa
Wahyu Bintoro harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa
telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum yaitu dengan sengaja
melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan dengan cara menyentil mata
korban dan berkata kasar. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan
sadar dan sehat jiwanya, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan
adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung
Ronal Saputra
jawaban pada diri terdakwa, sehingga terdawa dijatuhi pidana penjara selama 8
(delapan) bulan. b) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku
tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam studi putusan perkara
Nomor.49/Pid.B/2009/PN.GS dengan terdakwa Wahyu Bintoro, ialah adanya
keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui terus terang dan
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi, dan
terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan dipersidangan dan keadaan
yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa membuat korban
merasakan adanya rasa cemas atau resah, malu, dan bahkan menimbulkan adanya
rasa takut.
Berdasarkan penelitian, penulis menyarankan agar : a) Bagi hakim hendaknya
dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam kasus perbuatan tidak
menyenangkan selain mempertimbangkan pertimbangan yuridis yang terungkap
di persidangan dengan memperhatikan unsur-unsur dalam surat dakwaan yang
dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum juga harus mempertimbangkan pertimbangan
non yuridis, seperti akibat yang dilakukan oleh pelaku perbuatan tidak
menyenangkan terhadap masyarakat sekitar, selain itu juga dalam membuat
pertimbangan hakim seharusnya memperhatikan tuntutan atas dakwaan dari Jaksa
Penuntut Umum. b) Bagi pembuat undang-undang hendaknya memperhatikan
perkembangan dan kenyataan yang ada dalam masyarakat agar undang-undang
yang dibuat dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya.
%D 2012
%L eprints18098