%0 Journal Article
%A 0642011363, SELVIANI OKTAVIA
%D 2012
%F eprints:18131
%J Digital Library
%T PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELACURAN ANAK  DI BAWAH UMUR  (STUDI PADA POLTABES BANDAR LAMPUNG)
%U http://digilib.unila.ac.id/18131/
%X Abstrak    Perkembangan dalam kehidupan remaja dan anak-anak rentan sekali dengan suatu  tindak pidana yang di antaranya pelacuran anak di bawah umur.Pelacuran  merupakan perbuatan perempuan atau laki – laki yang menyerahkan badannya  untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.pelacuran sebagai  tingkah laku manusia yang menyimpang dan selalu ada dalam kehidupan  manusia,baik yang dilakukan oleh wanita dewasa,laki-laki. Pada skripsi ini,  permasalahan yang diteliti oleh penulis, dimana ingin mengetahui bagaimana  pelaksanaan Penegakkan Hukum Pidana terhadap Pelacuran anak dibawah umur  dan faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakkan hukum pidana terhadap  pelacuran anak dibawah umur.  Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis  empiris dan dengan dua jenis data yaitu data primer yang bersumber yang di  peroleh dengan cara wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi  kepustakaan. Pada sampel penelitiannya, diambil dari beberapa orang populasi  secara purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini di wakili oleh 5  responden yang terdiri dari satu orang dari Lembaga Advokasi Perempuan Damar  Bandar Lampung, satu orang dari Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung, satu  orang Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, satu orang Hakim Pengadilan  Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dan satu orang Dosen bagian Hukum Pidana  Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh dengan cara editing,  Interpretasi dan sistematika data.  Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu Pelaksanaan  Penegakan Hukum Terhadap Pelacuran Anak di bawah Umur adanya Tindakan  Represif dengan segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum.  Selain itu adanya tindakan pencegahan (Prevensi) melalui sarana non-penal  (tidak menggunakan hukum pidana). Faktor penghambat dalam kasus ini adalah  adanya faktor hukum,faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat. Bahwa   Selviani Oktavia  aparat dalam memeriksa perkara ini selalu mengacu kepada Kitab Undang –  Undang Hukum Pidana. Hal ini menyebabkan tidak Propesionalnya aparat  penegak hukum dalam memberikan penuntutan terhadap yang melakukannya.  Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pelacuran anak di  bawah umur pelaksanaan penegakan hukum adanya masalah penegakan hukum  tidak hanya membuat bagaimana hukumnya, melainkan juga tentang apa yang  dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengatisipasi dan mengatasi  masalah-masalah dalam penegakan hukum.Selanjutnya yang menjadi faktor  penghambat adalah adanya faktor hukum Secara umum suatu peraturan dapat  dikatakan baik apabila berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Saran yang  dapat diberikan adalah untuk lebih mengefektifkan jadwal razia yang dilakukan  aparat hukum dan para aparat hukum diharapkan memiliki pengetahuan yang luas  mengenai undang-undang perlindungan anak yang telah berlaku untuk menjadi  pedoman memberikan sanksi kepada anak di bawah umur yang menjadi pelacur.