@article{eprints18160,
           month = {Januari},
           title = {KAJIAN YURIDIS MENGENAI KOMPETENSI PENGADILAN ANAK
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997},
          author = {MUHAMMAD HATTA 0642011272},
            year = {2012},
         journal = {Digital Library},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/18160/},
        abstract = {Dalam proses dan penamaan peradilan untuk dapat disebut sebagai proses atau sidang
peradilan anak menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa sidang pengadilan anak yang selanjutnya
disebut sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. Kebijakan ini akhirnya
mengelompokan bahwa peradilan anak adalah sebuah badan peradilan yang khusus
disediakan untuk menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan
atau pelanggaran. Dengan kata lain bahwa peradilan anak adalah sebagai alat Negara
yang berfungsi sebagai perlindungan anak karena tidak hanya semata-mata untuk
menetapkan adanya kesalahan dan menghukumnya, tetapi juga merupakan usaha untuk
melakukan koreksi dan rehabilitasi moral, membentuk disiplin anak sehingga ia dapat
kembali pada kehidupan masyarakat yang normal dan bukan untuk mengakhiri harapan
dan masa depannya. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah pelaksanaan
kompetensi pengadilan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak dan Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan kompetensi
pengadilan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengandilan
Anak?
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan
pendekatan yuridis empiris, dengan responden penelitian sebanyak tiga orang yaitu dua
orang Hakim Anak dan satu orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data
dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: (1)
Pelaksanaan kompetensi pengadilan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak yaitu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di}
}